10 Tahun Terakhir, Kerugian Investasi Ilegal Capai Rp 105 Triliun

Sabtu, 30 Juni 2018 : 00.30
Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing didampingi Ketua OJK Regional 8 Bali Nusra Hizbullah
DENPASAR-  Ketua Ketua Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L Tobing mengungkapkan selama sepuluh tahun terakkhir korban investasi ilegal mencapai jumlah fantastis yakni Rp105 Trilun lebih.

Kerugian masyarakat yang tergiur iming-iming investasi ilegal terjadi sepanjang tahun 2007-2017.

"Saat ini investasi ilegal di Tanah Air sangat marak. jumlahnya meningkat tajam. Tahun 2017 jumlahnya hanya 80, hingga Mei tahun ini sudah mencapai 78," ujarTongam didampingi Ketua OJK Regional 8 Bali Nusra Hizbullah di Kantor OJK Bali-Nusra, Jumat (29/6/2018).

Kata Tongam, perkembangan investasi ilegal yang begitu pesat ini harus diwaspadai masyarakat sebab dampaknya sangat merugikan.

Maraknya pertumbuhan investasi ilegal ini tidak terlepas dari kondisi masyarakat yang kerap tergiur ingin cepat kaya dan dapat uang banyak dengan cara mudah dan waktu singkat.

Kondisi inilah yang dimanfaatkan pihak investor bodong tersebut yang dengan berbagai cara agar mendapatkan dana masyarakat secara ilegal.

Karenanya, Tongam mengingatkan masyarakat waspada sebelum berinvestasi. Selain menanyakan izinnya juga jangan tergiur dengan iming-iming dapat untung besar.

Satgas SWI fokus pada pencegahan terus berupaya melakukan edukasi agar bisa mengurangi kerugian masyarakat.

"Kami juga menghentikan kegiatan yang melanggar hukum serta menyerahkan kasus yang terjadi kepada penegak hukuk," tegas dia,

Satgas yang diketuai OJK juga selalu monitor kegiatan investasi agar tak sampai terjadi korban. Jadi begitu muncul investasi ilegal ini bisa langsung distop. Investasi ilegal ini merupakan kejahatan ekonomi.

Mengingat banyak korban yang berinvestasi dengan cara meminjam sehingga ketika terjadi masalah, maka beban korban sangat besar. Jadi masyarakat harus waspada, tanya izinnya dan rasionalitasnya. Apa rasional dengan janji yang diberikan investor.

Dijelaskan, perkembangan fintech yang begitu maju saat ini. Namun ingatnya fintech tersebut harus memenuhi tiga persyaratan yakni sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mampu memberi kontribusi perekonomian serta perlindungan kepada konsumennya.

Ada fintech yang ilegal dan ini tengah diawasi OJK. Pihaknya mengingatkan bagi yang belum mendaftar didorong untuk daftar ke OJK. OJK saat ini juga mengawasi kasus perdagangan komoditi yang tak ada izin dan bisnis MLM yang banyak bergerak dengan aplikasi.

Pihaknya memantau Koperasi Indonesia Bersatu, dalam waktu dekat akan dipanggil.
Dan pemerintah juga tak bisa menggganti rugi karena tak ada dasar hukumnya. Dikekahui ribuan warga telah menjadi korban investasi ilegal di antaranya Pandawa Grup yang merugikan warga sekitar Rp 3,8 triliun dan travel umrah dengan merugikan warga sekitar Rp 3 triliun lebih. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi