Koster Siap Perjuangkan Peningkatan Bantuan Desa Adat di Bali

Selasa, 01 Mei 2018 : 19.19
KARANGASEM-  Calon Gubernur I Wayan Koster siap memperjuangkan peningkatan bantuan untuk desa adat guna memperkuat kewenangan dan eksistensi lembaga adat di Pulau Dewata.

Hal itu disampaikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 1, Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati menggelar kampanye di Kabupaten Karangasem.

Salah satu tempat yang disambangi kandidat yang diusung PDI Perjuangan, Hanura, PAN, PKPI, PKB dan PPP adalah Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Karangasem.

Di hadapan ratusan warga, Koster memaparkan sejumlah program kerja yang akan dijalankannya selama memimpin Bali kelak.

Melalui konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali, ia memiliki lima program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Bali. Salah satunya adalah di bidang adat, agam, seni, tradisi dan budaya.

Ada beberapa hal yang digagas di bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Salah satunya adalah memperkuat kewenangan desa adat. Hal itu akan dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, bantuan untuk desa adat juga akan ditingkatkan.

Dari sebelumnya sebesar Rp225 juta per tahun, kini bantuan tersebut akan ditingkatkan menjadi minimal Rp275-300 juta per tahun.

Dana itu untuk memperkuat kewenangan desa adat seperti penyelenggaraan program peningkatan karakter, kapasitas dan jati diri masyarakat Bali agar semakin bisa bersaing.

Di sisi lain, Koster juga ingin prajuru adat mendapat perhatian dari pemerintah. "Kesejahteraan prajuru adat seperti klian dan bendesa itu harus dipikirkan. Kalau kepala desa kan sudah dapat tunjangan gaji," kata Koster di Banjar Dinas Cemara Tebel, Senin 30 April 2018.

Nantinya, anggaran dari BKK akan ditingkatkan agar prajuru adat seperti kelian dan bendesa bisa dialokasikan dans kesejahteraan. "Agar prajuru adat ada untuk beli pulsa dan transport," ujarnya.

Bantuan itu, Koster melanjutkan akan langsung diberikan kepada desa adat, tidak lagi melalui desa dinas seperti sekarang. "Sekarang ini kan bantuannya disalurkan ke desa dinas dulu, baru ke desa adat. Nanti aturannya diubah agar bantuannya langsung ke desa adat," papar dia. (*)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi