Catatan Defiyan: Deviasi Kebijakan Ekonomi Nasional

Senin, 21 Mei 2018 : 10.52
Ekonom konstitusi Defiyan Cori
BANGSA Indonesia telah memperingati Kebangkitan Nasional yang diinspirasi dari lahirnya sebuah organisasi pergerakan para pribumi dengan nama Budi Oetomo ke-110 Tahun. Namun, apa sejatinya yang telah dihasilkan dalam membangkitkan ekonomi masyarakat Indonesia pasca kelahiran Boedi Oetomo dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang pada Tahun 2018 juga akan diperingati ke-73 Tahun.

NKRI selalu menghadapi konflik politik yang membuat "terganggunya" pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Sejarah mencatat, bahwa Presiden Soeharto membangun perekonomian bangsa yang porak poranda melalui kebijakan pembangunan nasional yang dijalankannya secara terencana, bertahap dan terarah serta yang terpenting adalah pro pada rakyat banyak dan sejatinya merupakan juga gagasan dari Perencanaan Pembangunan Semesta Raya dari almarhum Bung Karno tak berjalan. Presiden Soeharto kemudian menyampaikan strategi pembangunan bertahap 5 (lima) tahunan yang dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

Agaknya Pemerintah saat ini perlu kembali menjadikan kebijakan perencanaan nasional secara bertahap ini untuk mengulangi keberhasilan pembangunan ekonomi di era Orde Baru atau prestasi terdahulunya (sucess factor). melalui konsepsi perencanaan pembangunan Indonesia yang pada Tahun 1984 berhasil mencapai swasembada beras dan memperoleh penghargaan dari Badan Pangan Dunia (FAO).

*Realitas Pembiayaan Ekonomi Konstitusi*

Sesuai data dan informasi yang telah dipublikasi secara luas bahwa selama 3 tahun terakhir pemerintah telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 5 persen per Tahun. Lalu bagaimana dengan isu dan permasalahan mengembalikan peran pribumi ke kancah perekonomian nasional yang telah dibangun oleh mantan Presiden Soeharto sebelumnya.

Namun juga ketimpangan ekonomi yang dihasilkan dengan semakin mengguritanya bisnis para taipan yang juga dibantu perkembangannya selama Orde Baru dan menjadi kroni pemerintahaan kala itu. Perlu konsolidasi yang lebih luas secara nasional menghadapi ketimpangan ekonomi di Indonesia terkini agar tak kembali menjadi sumber petaka politik sebagaimana yang terjadi di masa lalu.

Perbaikan di berbagai sektor harus menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama untuk cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dan, sesuai janji Trisakti dan Nawacita, maka kebijakan pemihakan ekonomi (economic affirmative action) harus diarahkan setidaknya pada 2 (dua) entitas ekonomi dan bisnis yang diperintahkan oleh konstitisi pasal 33, yaitu BUMN dan Koperasi. Agak aneh rasanya, jika di negara-negara lain seperti, Denmark, Swiss, Jepang, Korea Selatan justru entitas bisnis BUMN dan Koperasi lah yang berskala besar. Di bidang pertanian, perikanan dan kelautan nilai tukar dan daya beli petani semakin menurun serta kepemilikan atas lahan semakin berkurang atau hanya sebagai petani penggarap saja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada bulan September 2017 (Triwulan III) Nilai Tukar Petani (NTP) saat itu adalah sebesar 102,22 atau naik sebesar 0,61persen dari sebelumnya sebesar 101,60. Kenaikan NTP ini disebabkan oleh indeks harga yang diterima oleh petani naik sebesar 0,49 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar oleh petani turun sebesar 0,12 persen atau ada selisih sebesar 0,37 persen. Sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) hanya naik sebesar 0,14 persen dan itu didominasi oleh naiknya nilai tukar dari pembudi daya ikan yaitu sebesar 0,21 persen.

Jika dilihat di sektor keuangan dan perbankan yang menunjang berperannya sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak ini bagi perekonomian nasional yaitu dari alokasi kredit perbankan pada Tahun 2017 berdasarkan data Bank Indonesia (BI) hanya tumbuh sebesar 8,1 persen. Namun, pertumbuhan itu terjadi untuk pembiayaan di pasar modal sebesar 35 persen yang publik pun tahu entitas bisnis apa dan siapa yang menguasai pasar modal tersebut.

Sementara sasaran (target) pertumbuhan kredit Tahun 2017 yang direncankan sebesar 11,8 persen otomatis tak tercapai. Dari realisasi pertumbuhan kredit itu, alokasi kredit untuk Usaha Mikro, Kecil dan menengah (data Juli 2017) adalah sebesar Rp 884,63 Trilyun atau hanya 19,63 persen dari total kredit yang disalurkan perbankan yang mencapai sebesar Rp 4.507 Trilyun. Sementara di lain pihak berdasarkan data BI, tunggakan pinjaman (Non Performing Loan/NPL) dari UMKN ini hanya 4,64 persen sedangkan NPL kredit usaha menengah dan korporasi mencapai 5,6 persen.

Bahkan NPL kredit usaha mikro hanya 2,56 persen atau di bawah rata-rata NPL nasional yang sebesar 3 persen. Alokasi kredit terbesar pun disalurkan pada skala usaha menengah sebesar 46,49 persen, alokasi untuk usaha menengah 30,24 persen dan usaha kecil hanya sebesar 23,27 persen saja. Berbagai kebijakan paket ekonomi telah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, namum implementasi kebijakan yang tampak paling tidak dari kebijakan pemihakan pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak dan skala usaha yang memperoleh pembiayaan juga sangat timpang.

Mungkinkah janji politik Trisakti dan Nawacita dapat terealisasi dengan posisi ketimpangan sektoral dan struktural ekonomi berdasarkan data keuangan dan perbankan di atas? Belum lagi jika postur APBN dianalisa alokasinya soal kebijakan pemihakan pada cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak itu untuk merealisasikan kemandirian ekonomi dan mewujudlkan kebamgkitan nasional melalui kebangkitan ekonomi konstitusi.

Tanpa perencanaan yang terarah dan sesuai skala prioritas serta hanya mengandalkan janji-janji kampanye yang tak berbasis data dan tak realistis, maka selama itu pula kebangkitan ekonomi nasional hanya sebatas wacana saja. Bahkan, mencapai keberhasilan yang pernah dicapai di masa pemerintahan Presiden Almarhum Soeharto dalam berswasembada beras pun sulit dicapai, sebab fundamental ekonomi Indonesia yang lemah. Lemahnya fundamental ekonomi bangsa ini disebabkan oleh sebagian besar sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak tak mampu mengungkit perekonomian nasional.

Lebih dari itu adalah masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang tak mampu diselesaikan oleh kebijakan pemerintah sehingga Trisakti dan Nawacita hanyalah pepesan kosong karena adanya deviasi antara kebijakan dan prakteknya. Konsistensi dan komitmen pemerintah sangat dibutuhkan pada 3 (tiga) isu utama yang saat ini dihadapi berbagai negara, yaitu Pangan, Energi dan Air (Food, Energy and Water/FEW) tanpa adanya deviasi kebijakan.

Terlebih di sektor energj yang dahulu Pertamina pernah mengalami masa kejayaan harus memperoleh perhatian penuh dan menjadi penguasaan negara sesuai perintah kontitusi. Mengabaikan BUMN, terutama Pertamina sebagai entitas bisnis, dan hanya menjalankan penugasan politik pemerintah yang berjangka pendek hanya akan semakin memperburuk keuangan BUMN, negara dan akhirnya kemandirian ekonomi bangsa.

Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi