Imigrasi Segera Deportasi Guide Asing yang Terlibat Penganiayaan di Kuta

Selasa, 17 April 2018 : 21.29
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Amran Aris
DENPASAR - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Amran Aris menegaskan pihaknya segera mengambil langkah-langkah untuk mendeportasi guide mandarin yang terlibat tidak pidana penganiayan terhadap guide lokal di Kuta Badung.

Amran menegaskan hal itu usai bertemu guide mandarin yang didampingi kuasa hukum dan pengurus DPD Himpunan Pramuwisata (HPI) Bali di Kantor Imigrasi Jimbaran, Badung, Selasa (17/4/2018).

Dalam pertemuan itu, banyak masukan dari pihak HPI terkait perlunya dua alat bukti yang kuat yang diperlukan jika nantinya kasus itu akan dibawa ke pro yustisia (proses hukum).

"Kami hanya mengambil tindakan administrasi keimigrasian, mereka atau yang bersangkutan segera dideportasi," tegasnya lagi.

Langkah deportasi dilakukan dengan memasukkan pelaku pemukulan, kedalam daftar tangkal selama 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi.

Selain itu, telah ada langkah sinergi bersama termasuk dalan membahas pidana umum akibat pemukulan. Hanya saja, menurutnya, jika kasusnya hendak dibawa ke proyustisia maka sanksi kedepannya itu bisa mengarah ke tipiring atau denda.

“Saat ini pelaku sedang diperiksa lebih dalam, ia masih ada di tempat detensi kami,” sambungnya.,

Di pihak lain, Amran mengaku kerap mendengar adanya praktek guide asing ilegal sehingga guna mencegah aksi mereka, telah dibentuk satgas yang setiap hari akan bergerak melakukan pengawasan dan penindakan.

Pihaknya akan memperkuat pergerakan timpora apalagi telah ada tambahan SDM dari 208 orang CASN (Calon Aparatur Sipil Negeri). Beberapa diantara mereka, inilah yang akan memperkuat bidang Wasdakim, untuk menampilkan imigrasi ada ditengah masyarakat dan sekaligus memberi perlindungan kepada WNA.

“Jadi,kita tidak bisa asal gerudug karena menyangkut image wilayah, jadi kita persuasif dulu. Kedepan kita ajak HPI bersama-sama mengecek, dimana ada indikasi pelanggaran tour guide. Termasuk dengan anggota ASITA kita akan libatkan dengan mendapat surat izin ketuanya," sambungnya.

Ketua DPD HPI Bali, Nyoman Nuarta mengapresiasi itikat Imigrasi yang akan membentuk Satgas, dengan melibatkan pihaknya kedepan, dalam mengawasi pekerja luar, utamanya dari Cina, Rusia, Korea dan Perancis.

"Jika hal tersebut melenceng dari aturan yang berlaku, maka seluruh anggota HPI berjumlah 8 ribu akan turun memberikan presure," tandasnya.

Saat ini, pihaknya masih melukan pendataan, berapa jumlah pekerja asing di Bali baik sebagai pekerja pemandu wisata, fotografer, dan hal kepariwisataan lainnya.

"Ini adalah komitmen kami menyambut komitmen baik dari pihak imigrasi,”tandasnya..

Kuasa Hukum HPI, Rado Fridsel L menambahkan, berdasarkan sejumlah saksi dan bukti yang didapat, harusnya orang Cina yang jadi otak kasus pemukulan itu bisa diseret ke pidana keimigrasian..

Pasalnya, yang bersangkutan kerap melakukan aktivitas memandu wisata. Padahal Pasal 122 Undang-Undang Keimigrasian mengatakan, setiap orang asing yang melakukan kegiatan tidak sesuai izin tinggalnya, itu sebenarnya dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun.

“Saya rasa sudah sangat jelas, ini bukan hanya persoalan administrasi. Tapi ini adalah tindak pidana keimigrasian,” tegasnya lagi.

Rado tetap melihat kasusnya sebagai pelanggaran hukum (tindak pidana keimigrasian), bukan Tipiring. Untuk itu, pihaknya telah bersurat ke Kapolda Bali untuk melakukan  audiensi akan membahas masalah tersebut karena melihat ada indikasi, meski telah terjadi penganiayaan dan pengancaman yang bersangkutan kepolsiian hanya menjerat pelaku sebagai tindak penganiayaan ringan. (rhm).


Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi