DPP KAMSRI Tak Akui Pelantikan Kepengurusan Tandingan di Gedung DPR

Minggu, 22 April 2018 : 19.02
Rapat Pleno DPP KAMSRI sikapi pelantikan kepengurusan DPP KAMSRI tandingan
JAKARTA- Kepengurusan DPP Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (KAMSRI) periode 2016-2018 di bawah kepemimpinan Ketua Umum H Ibrahim Sulaiman tidak mengakui pelantikan kepengurusan DPP KAMSRI tandingan di Ruang Rapat Komisi IX Gedung DPR RI

Menyikapi adanya pelantikan kepengurusan yang mengklaim sebagai pengurus yang baru pada 20  April 2018 di ruang rapat Komisi IX DPR RI, DPP KAMSRI 2016-2018 menegaskan pernyataan sikap.

Ibrahim mengungkapkan, memang pernah digelar MUBES KAMSRI pada 24 Februari 2018 dianjungan Jambi TMII

Hanya saja, dalam MUBES itu, belum terpilih ketua umum yang baru karena terjadi suasana yang tidak kondusif yang menyebabkan Ketum Definitif menunda pelaksanaan Mubes dengan batas waktu yang tidak ditentukan atautidak dibatasi waktu

Selanjutnya, Ketum KAMSRI dengan SK Nk.08/KPTS/A/KU/DPP-KAMSRI/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 membubarkan kepanitiaan Mubes yang dibentuk dengan SK No.7/KPTS/A/KU/DPP-KAMSRI/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017.

Dengan demikian, setelah pembubaran panitia yang gagal melaksanakan Mubes tanggal 24 Februari tersebut diatas, maka Ketum KAMSRI memandang perlu untuk membentuk kepanitiaan Mubes baru dengan SK No.10/Ist/SK/A/KU/DPP-KAMSRI/III/2018 dalam rangka untuk memilih Ketum KAMSRI yang baru.

Kata Ibrahim , sebelum kepanitiaan Mubes itu menunaikan kewajiban melaksanakan Mubes ada kelonpok liar tanpa diketahui Ketum dan pengurus DPP KAMSRI mengatas namakan KAMSRI melakukan pelantikan 20 April 2018 di ruang rapat komisi IX dengan melibatkan pihak diluar KAMSRI.

Kemudian, sejak didirikannya kepengurusan KAMSRI tahun 1983 hanya ada 2 akte Notaris saja yaitu Akta Pendirian No.88 dengan No.AHU 000015.AH.01.07.THN 2015 tanggal 27 Januari 2015 serta akta terakhir/perubahan Akte No.15 tanggal 14 Juli 2016 No.AHU-000392.AH.01.08 THN 2016 tanggal 18 Juli 2016 yang dibuat dihadapan NOTARIS & PPAT H.Zainuddin ,SH dan sesudah itu tidak ada lagi Akte Notaris yang dibuat selain yang disebutkan diatas.

Dikatakan, dalam akte notaris tersebut yang memuat AD dan ART KAMSRi pada pasal 17 huruf C dan K memberikan tugas dan wewenang penuh kepada Ketum KAMSRI untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Pendiri,Dewan Penasehat,Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan sesuai kebutuhan organisasi serta pada pasal 17 huruf K berbunyi Ketum KAMSRI dapat memberikan sanksi pemberhentian kepada anggota/pengurus yang dianggap telah melanggar AD dan ART KAMSRI.

Untuk itu, atas amanat tersebut pihaknya memberhentikan sejumlah nama yakni Ir.Iwan Asari, Ahmad Syafrie,SE (Syafrie Gumay),  Andry Swantana dan Susno Duaji.

"Membubarkan Dewan Pembina,Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas serta memberhentikan personal-personal yang ikut terlibat dalam kegiatan pelantikan yang disebut diatas," tegas Ibrahim dalam rilis diterima Kabarnusa,com (22/4/2018).

Menyatakan SAH Panitia Mubes KAMSRI yang sudah terbentuk  SK.No.10/Ist/SK/A/KU/DPP-KAMSRI/III/2018 tanggal 30 Maret 2018 dan memberikan amanat penuh kepada panitia Mubes KAMSRI bekerja sampai dengan terpilihnya Ketua Umum KAMSRI yang baru .

"Kepada seluruh pengurus dan anggota KAMSRI untuk dapat tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai mana biasa," tandas Ibrahim dalam pernyataan sikap yang mengetahui Sekretaris Jenderal Ir Fernando Arfan.

Terhadap adanya pelantikan liar tanggal 20 April 2018 di Gedung DPR RI ruang rapat komisi IX,Dewan Pimpinnan Pusat KAMSRI akan segera mengambil langkah-langkah dan upaya hukum.

Ibrahim menyampaikan sikap resmi itu berdasar kesepakatan Rapat Pleno DPP KAMSRI 20 April 2018 di Caffe D'Hara. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi