Dikalahkan Aceh-Sumut, Bali Gagal Jadi Tuan Rumah PON 2024

Rabu, 25 April 2018 : 08.14
JAKARTA- Dalam Muornaslub KONI Pusat memutuskan bidding menjadi tuan rumah PON tahun 2024  jatuh ke Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

Dengan begitu, Bali dan NTB harus berlapang dada menerima kekalahan dalam bidding bersama untuk menjadi tuan rumah PON tahun 2024 sebagaimana hasil Muornaslub KONI Pusat di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Kegagalan ini merupakan kedua kalinya secara berturut-turut setelah sebelumnya kalah bidding dengan Papua untuk PON 2020.

Saat pemungutan suara, Provinsi Aceh-Sumut mengumpulkan suara terbanyak dengan 24 suara, disusul Bali-NTB dengan 8 suara dan terakhir Kalimantan Selatan dengan 2 suara.

Hasil ini sesungguhnya cukup rasional mengingat Bali-NTB menjadi satu-satunya calon yang tidak mengumbar janji kepada para peserta.

Sementara calon lain menawarkan mulai dari transportasi, akomodasi, wisata gratis hingga potongan tiket pesawat.

"Kami berlapang dada dengan hasil ini," ucap Ketua KONI Bali Ketut Suwandi seusai acara.

Pihaknya justru menilai suara yang diperoleh Bali menunjukkan sudah mulai ada perubahan cara berpikir di antara para peserta.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra bersama Sekda Provinsi NTB  Rosiady Sayuti melakukan pemaparan kesiapan Bali-NTB menjadi tuan rumah bersama dengan tagline ‘sportif’.

Dalam paparannya Sekda Dewa Indra mengatakan Bali khususnya sudah memiliki infrastruktur yang memadai untuk menggelar event nasional bahkan internasional.

“Dari sisi pengalaman, Bali telah dipercaya nasional dan internasional menjadi tuan rumah berbagai event,” katanya. Dewa Indra menambahkan, selama ini PON belum pernah dilaksanakan di region Bali Nusra. Ia menilai tidak alasan Bali NTB tak dipilih sebagai tuan rumah.

Pada acara pembukaan Muornaslub, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mulyana mengatakan siapapun calon yang direkomendasikan kepada pemerintah, belum ada aturan untuk tuan rumah PON bersama.

Menurutnya pemerintah akan membuat aturan untuk hal ini. "Harus ada landasan hukum dua daerah menjadi satu,” katanya. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi