Dewan Tagih Kontribusi Angkasa Pura Bagi Peningkatan PAD Bali

Rabu, 04 April 2018 : 05.29
DENPASAR- PT Angkasa Pura I diminta memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali dengan membagikan keuntungan yang diperoleh dari operasional Bandara Ngurah Rai.

"Ini penting agar Bali tak hanya jadi tempat singgah sementara keuntungan lari ke luar Bali. Selama ini kan Pemda Bali tidak mendapat apa-apa dari Angkasa Pura 1," kata Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba di Denpasar, Selasa (3/4/2018).

Saat ini, ada rencana perluasan bandara Ngurah Rai. Gubernur Bali Made Mangku Pastika memberikan rekomendasi kawasan pemanfaatan seluas 40 hektar untuk direklamasi oleh PT Angkasa Pura untuk perluasan Apron Bandara Ngurah Rai.

Setelah ada perluasan bandara itu, tingkat kunjungan ke Bali akan semakin meningkat, dan tentunya pendapatan PT Angkasa Pura juga meningkat.

Untuk itu, Ia mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk merundingkan dengan PT Angkasa Pura I  agar ada kontribusi untuk PAD Provinsi Bali.

"Ini jadi momentum agar kita membahasnya dengan PT Angkasa Pura I agar ada pembagian keuntungan berupa dana segar untuk menambah PAD Provinsi Bali. Pembagian keuntungan ini konsepnya seperti dana PHR, tapi bukan CSR," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Bakal Calon anggota DPR RI dengan tagline TMS (Tamba Menuju Senayan) itu mengakui, PT Angkasa Pura I memiliki otoritas penuh untuk mengelola Bandara Ngurah Rai.

"Ini tentu menerobos eksklusivitas PAP (PT Angkasa Pura I) karena PAP punya sona teritorial. Tapi apa pun itu, PAP kan di Bali, kalau Bali penuh sesak kendaraan dan macet di mana-mana, apa masih ada yang mau datang ke Bali. Kan PAP juga rugi," sambungnya.

Jika gagasannya bisa diakomodir maka Pemerintah Provinsi Bali bisa menambah sumber PAD baru dari pembagian keuntungan PT Angkasa Pura.

"Ini bisa sedikit menggeser sumber APBD kita yang senntiasa tergantung dari Bea Pajak Nomor Kendaraan Bermotor (BPNBK). Betapa pentingnya kita mendapatkan pendapatan dari bandara. Ini perlu pembasan bersama. Kita akan membahasnya saat rapat dengar pendapat," ungkap Tamba.

Bali tidak bisa lagi mengharapkan sumber PAD dari pajak kendaraan bermotor. Bali harus menyiapkan diri sejak sekarang untuk memiliki sumber PAD yang suistainable (berkelanjutan).

Ada pembagian keuntungan dari PT Angkasa Pura bisa menjadi sumber PAD Provinsi Bali yang suistainable.

"Lima tahun ke depan Bali akan memiliki infrastruktur jalan seperti Mass Rapid Transit (MRT), Ligt Rail Transit (LRT) atau Kereta Api. Masyarakat akan memilih menggukan itu sebagai moda transportasi. Kendaraan menjadi berkurang, otomatis PAD juga berkurang. Kita perlu sumber PAD yang suistainable dari pembagian keuntungan Angkasa Pura," tuturnya..

Tamba mengatakan, jika ada sumber PAD dari PT Angkasa Pura, maka Pemprov Bali bisa menekan jumlah kendaraan bermotor di Bali, yang sudah menimbulkan kemacetan dan polusi.

"Kita bisa tekan jumlah kendaraan bermotor untuk mengatasi polusi dan kemacetan. Itu bisa dilakukan jika sudah ada sumber PAD baru dari Angkasa Pura. Sehingga Bali bisa mengurangi kemacetan, orang terus berkunjung ke Bali, maka keuntungan angkasa Pura juga meningkat," tegasnya. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi