Dukungan Badung dalam Percepat Pembangunan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai

Jumat, 16 Maret 2018 : 07.04
Proyek Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai yang didanai APBN sebesar Rp168,3 Miliar
DENPASAR - Pemerintah Kabupaten Badung berjasa besar dalam membantu mempercepat proyek pembangunan Underspass Simpang Tugu Ngurah Rai, Kuta Bali dengan melakukan pembebasan lahan warga.

Diketahui, proyek dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII dengan alokasi anggaran mencapai Rp 168,3 miliar.

Pembangunan proyek tersebut terus dikebut seiring kian dekatnya waktu pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi IMF dan Bank Dunia di Nusa Dua pada Oktober tahun ini.

"Kami harapkan proyek selesai sesuai target bulan Agustus atau sebelum pertemuan IMF-WB Oktober 2018 mendatang," jelas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII, Nyoman Yasmara kepada peserta Workshop Komunikasi Publik dari Kementerian PUPR se Indonesia di lokasi proyek, Rabu (14/3/2018).

Pihaknya mengaku sangat terbantu, dengan dukungan Pemkab Badung yang membantu pembebasan lahan di sisi utara proyek.

Sebab, jika tidak dibebaskan lahan warga, maka akan menjadi bantu sandungan proyek yang dimaksudkan untuk mengurai kemacetan di jalan By Pass Ngurah Rai dan akses menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Jalan Tol Bali Mandara.

"Kami dibantu Pemkab Badung di sisi utara memakan lahan penduduk 25 are dan sudah dilaksanakan pembebasan lahan," tegas Yasmara. Diharapkan, kemacetan di kawasan ini dapat ditekan hingga 50 persen sehingga bisa memperlancar aktivitas masyarakat termasuk wisatawan yang cukup banyak berlibur di wilayah ini.

Selain pembebasan lahan warga, sebagian proyek ini juga memakan 35 are lahan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai dan telah melakukan perjanjiaj kerja sama dengan mendapat izin pemanfaatan dari Kementerian Kehutanan

Peserta Workshop Kementerian PUPR mengunjungi lokasi proyek Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai
Pada bagian lain, Yasmara mengakui terdapat sejumlah kendala seperti jaringan air PDAM, listrik PLN serta pipa avtur bandara.

Mengingat lokasi proyek berada di dekat bandara, maka pihaknya harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan otoritas bandara saat pengerjaan proyek. Misalnya, ketinggian pengerjaan proyek hingga waktu pelaksanaan sehingga dilakukan pembagian shift kerja agar tidak mengganggu aktivitas penerbangan.

Saat ini, Yasmara menambahkan proyek yang telah dikerjakan sejak September 2017 tersebut sampai saat ini telah mencapai penyelesaian 40,3 %. Dijelaskan proyek underpass yang dilakukan menelan biaya Rp 168,3 miliar meliputi pengerjaan konstruksi, pengeboran dan penataan lingkungan. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi