YLKI Desak Produsen Berikan Kompensasi dalam Kasus DNA Babi pada Obat

Jumat, 02 Februari 2018 : 08.30
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi
JAKARTA- Langkah Badan POM yang memerintahkan produsen obat dua jenis obat yang terbukti mengandung DNA babi agar menghentikan produksi obat merek tersebut dan menariknya dari pasaran dinilai belum cukup.

"Apakah hal itu cukup melindungi konsumen, dan bagaimana pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen yang telah menjadi korban mengonsumsi kedua jenis obat dimaksud," ujar Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)  Tulus Abadi dalam siaran pers diterima Kabarnusa.com Jumat (2/2/2018)

Mencuatnya dua jenis obat yang terbukti mengandung DNA babi, Badan POM telah memerintahkan produsen obat yang bersangkutan untuk menghentikan produksi obat merek tersebut dan menariknya dari pasaran.

Sebagai tindakan antisisipasi, kata Tulus, langkah tersebut adalah hal yang seharusnya dilakukan.

Hanya saja, hal itu belum cukup melindungi konsumen sehingga YLKI mendesak Badan POM untuk melakukan tindakan yang lebih luas dan komprehensif terkait kasus tersebut.

"Kami minta agar dilakukan audit komprehensif terhadap seluruh proses pembuatan dari semua merek obat yang diproduksi oleh kedua prosusen farmasi dimasksud," tandasnya.

Hal rasional. jika potensi merek obat yang lain dari kedua produsen itu juga terkontaminasi DNA babi. Audit komprehensif sangat penting untuk memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen, khususnya konsumen muslim.

"Sebab berdasar UU Jaminan Produk Halal, proses produksi dan konten obat harus bersertifikat halal," katanya menegaskan.

YLKI juga mendesak produsen obat dimaksud, agar meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia akibat keteledoran dan atau kesengajaannya memasukkan DNA babi yang sangat merugikan konsumen;

Pihaknya mendesak kepada produsen itu untuk memberikan kompensasi kepada konsumen yang telah mengonsumsi obat tersebut, minimal mengembalikan sejumlah uang kepada konsumen sesuai nilai pembeliannya;

Selain itu, YLKI juga mendesak Badan POM untuk memberikan sanksi yang lebih tegas dan keras kepada kedua produsen farmasi tersebut karena telah banyak melanggar UU, baik UU Perlindungan Konsumen, UU Jaminan Produk Halal, dan regulasi lainnya. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi