Tarik Ulur Proses Holding BUMN dan Kepentingan Ekonomi Konstitusi

Jumat, 02 Februari 2018 : 09.07
ilustrasi/foto:rmol
Oleh: Ekonom Konstitusi Defiyan Cori

PADA awal tahun 2018 ini polemik pengambilalihan status kepemilikan saham beberapa BUMN menjadi status saham tunggal atau disebut Holding, kembali mencuat ke publik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa sebab yang terjadi dalam proses interaksi konsolidasi organisasi yang telah dilakukan oleh Kementerian BUMN serta Kementerian Teknis terkait, atas isu dan permasalahan yang melatarbelakangi kemendesakan (urgency) holding beberapa BUMN ini. Selain faktor manajemen dan kinerja masing-masing BUMN, faktor penguasaan sektoral bisnis inti (core business) BUMN dan faktor poliitik yang menyertainya juga sangat berpengaruh kuat.

Dewan Manajemen dari BUMN manakah atau BUMN yang manakah yang akan menjadi induk diantara yang lain (which is the leading one than others), bagaimana komposisi saham mayoritas dan saham asing yang ada di BUMN itu sendiri. Yang tak kalah penting adalah tentu masing-masing pihak BUMN akan melihat momentum holding ini pada 2 (dua) sisi kepentingan yang berbeda, secara internal dan eksternal, sebab masing-masing BUMN yang akan diholdingkan, selama ini telah mapan pada posisi masing-masing.

Maka. tak dapat dipungkiri bahwa akan resistensi dari masing-masing pihak untuk mempertahankan eksistensi posisinya, apalagi jika kinerja BUMN tersebut lebih baik diantara yang lain. Namun, untuk menegakkan jalannya perekonomian bangsa sesuai konstitusi pasal 33 UUD 1945. Paling tidak, langkah holding itu kita harapkan dapat dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan prosedur dan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku dan tak melanggar konstitusi, terutama pasal 33 UUD 1945.

Setelah melakukan pengelolaan BUMN melalui kebijakan hildong ini, maka diharapkan BUMN akan mampu berperan lebih leluasa dalam menentukan kebijakan pengelolaan BUMN di dalam negeri dan kita akan menjadi tuan di negeri sendiri dalam mencapai kemandirian di sektor Ekonomi bangsa dan negara di masa depan.

*Kinerja BUMN*
Sebagaimana diketahui bahwa saat ini banyak BUMN dalam posisi kinerja yang tidak baik dan beberapa mengalami kerugian menuju bangkrut. Dari 139 BUMN, yang saat ini telah menjadi 119 BUMN, sebut saja misalnya PT. (Persero) Perkebunan Nusantara. PT. Djakarta Dlloyd (yang sempat berjaya di era Orde Baru), PT (Persero) Garuda Indonesia, PT. (Persero) PLN, PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines (yang sudah bangkrut), PT. (Persero) Surveyor Indonesia dan Sucofindo serta masih banyak lagi yang lainnya.

Disamping itu, ada BUMN yang memperoleh penugasan dari pemerintah untuk menjalankan kebijakan tertentu, bahkan di luar bisnis intinya dan menanggung beban operasi yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal itu merupakan kebijakan politik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang harus dijalankan, misalnya kebijakan BBM satu harga di seluruh Indonesia.Ini merupakan upaya Presiden Joko Widodo dalam memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia yang berada di wilayah terpencil, terluar dan tertinggal serta merupakan penugasan bagi BUMN PT. Pertamina atas jenis Premium dan bersubsidi untuk jenis minyak tanah dan solar di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Perpres 191 Tahun 2014.

Selama setahun pelaksanaan kebijakan BBM Satu Harga ini, tercatat hasil kinerja Triwulan III (rentang bulan Juli-September 2017) perolehan laba yang berhasil dibukukan Pertamina mengalami
penurunan laba sebesar 27 persen atau menjadi Rp 26,8 Trilyun (US$ 1,99 Milyar) dengan patokan kurs dollar USA Rp 13.500 dibanding periode yang sama pada Tahun 2016 yang sebesar Rp 38, 2 Trilyun.

Sedangkan perolehan laba Pertamina pada Triwulan I (Januari-Maret) 2017 mengalami penurunan sebesar 25 persen, yaitu US $ 760 juta atau Rp 9,88 Trilyun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$ 1,01 Milyar atau Rp 13,13 Trilyun, artinya dari Triwulan I ke Triwulan III terdapat selisih kenaikan penurunan laba sebesar 2 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Jika hanya mengacu pada faktor harga, maka kenaikan harga minyak mentah dunia seharusnya berpengaruh pada harga jual eceran BBM dan tanpa ada kenaikan harga jual eceran BBM, maka bisa jadi faktor kenaikan harga ini yang paling signifikan mempengaruhi penurunan laba Pertamina. Begitu juga halnya dengan BUMN strategis lainnya, seperti PT (Persero) PLN yang dibebankan tugas untuk membangun pembangkit listrik 35.00 MW dan harga jual listrik ke konsumen harus murah, di satu sisi.

Sementara disisi yang lain proses membangun pembangkit membutuhkan waktu pelaksanaan terencana, terukur dan hati-hati serta tak bisa terburu-buru karena bisnis ini beresiko tinggi (high risk). Lalu, PLN juga diperintahkan untuk memproduksi listrik murah sedangkan bahan baku sebagai penentu harga pokok produksi listrik PLN tidak berada dalam penguasaan BUMN ini.
Oleh karena itu, komitmen untuk menjaga pertumbuhan laba BUMN tetap perlu dijaga sebagai bentuk penguasaan negara atas sektor strategis ini dan bukan oleh swasta. Lebih lanjut lagi hal ini ditegaskan di dalam pasal konstitusi ekonomi ayat 3 nya yang menyatakan bahwa: Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penguasaan negara untuk sektor tertentu dalam hal ini jelas bukan hanya sebagai pembuat kebijakan (regulator) tetapi negara melalui BUMN yang dikelola dengan manajemen yang efektif dan efisien serta tenaga-tenaga profesional adalah bertujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tanpa adanya penyesuaian harga BBM yang diperjualbelikan oleh Pertamina dan tidak adanya imbal balik (trade off) bagi Pertamina, maka beban biaya Pertamina akan meningkat dalam melayani BBM penugasan di wilayah-wilayah terpencil, terluar dan terjauh tersebut. Sementara itu, Pertamina dan PLN serta BUMN lainnya juga dituntut membangun industri hulu migas yang lebih kompetitif dan diwajibkan untuk memberikan kontribusi dalam bentuk pajak dan dividen kepada Negara.

*Aspek Konstitusi*
Apabila kita mengabaikan peran BUMN strategis seperti Pertamina, PLN, Garuda Indonesia serta lainnya dan menyerahkan semua proses ke pasar yang kapitalis-liberalis, maka bangsa Indonesia hanya akan mengandalkan penerimaan negara dari pajak dan itu tak akan signifikan dalam membantu keuangan negara. Untuk itulah proses holding BUMN ini diarahkan untuk mempertegas komitmen untuk menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945, merevisi UU nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta perlu segera membenahi sektor hulu migas ini agar kemampuan produksi Pertamina, PLN, Garuda Indonesia dan BUMN sektor yang laimnya semakin baik dalam memenuhi kebutuhan konsumsi minyak dan listrik di dalam negeri.

Sebagaimana data yang dipublikasikan SKK Migas, produksi minyak pada kuartal I Tahun 2017 mencapai 815,6 ribu barrel per hari, dan hasil ini melampaui target dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yang hanya sebesar 815 ribu barrel per hari atau sebesar 600 barrel, ada kenaikan produksi sebesar 0,07 persen. Walaupun demikian, jumlah produksi migas yang melampaui target ini belum mampu untuk memenuhi jumlah konsumsi minyak dalam negeri yang mencapai 1,6 juta barrel per hari.

Artinya, masih ada kekurangan pasokan dari produksi minyak nasional untuk memenuhi konsumsi masyarakat di dalam negeri dengan jumlah yang sama dengan produksi yang saat ini bisa dicapai atau kekurangan yang harus diimpor sebesar 800 ribu barrel per hari. Mengandalkan kekurangan konsumsi dalam negeri pada impor tentu saja akan banyak menghadapi tantangan dan permasalahan global, terutama sekali soal harga keekonomian dunia dan posisi tawar Indonesia saat ini yang tidak lagi menjadi negara produsen minyak.

Oleh karena itu, pengelolaan Blok Mahakam dan konsolidasi sektor hulu energi mutlak dikerjakan oleh Pertamina. Perubahan komposisi saham (share dowm) dari 30 menjadi 39 persen jelas merupakan sikap dan tindakan yang tidak berpihak pada Ekonomi Konstitusi dan sangat diragukan rasa nasionalisme para pihak yang berencana melakukannya, terutama Kementerian ESDM. Presiden harus secara tegas memposisikan diri dalam persoalan ini, sebab jangan sampai justru menjadi subyek yang tidak berperan dalam memutuskan komposisi saham di Blok Mahakam yang misinya sejalan dengan Trisakti dan Nawacita dalam mencapai kemandirian energi nasional.

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi