Prokontra Restrukturisasi BUMN, Begini Sikap GP Ansor

Selasa, 06 Februari 2018 : 08.16
ilustrasi/net
JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas K menegaskan dalam menyikapi polemik mengenai rencana pembentukan holding BUMN tetap mendasari 5 prinsip Nahdlatul Ulama.

Kata Yaqut, lima prinsip NU yang digariskan Hadratusy Syeikh Hasyim Asy’ari 92 tahun lalu. "GP Ansor dengan berpegang teguh pada prinsip tawasuth moderat, tidak berada pada sikap menolak holding BUMN," ujarnya dalam rilis Senin 5 Februari 2018.

Ia lebih menginginkan agar restrukturisasi BUMN disikapi dan diputuskan secara tepat, sesuai dengan konstitusi Republik ini.

Konstitusi yang menempatkan BUMN bukan sekedar badan usaha tapi representasinya dari Penguasaan Negara yang harus menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan juga sesuai tren perkembangan zaman, telah menghendaki BUMN semakin memiliki kompetensi, daya saing, efisiensi dan kelincahan dalam bergerak.

Pihaknya memandang, BUMN dalam perspektif tawazun seimbang dalam hal penguatan penguasaan negara dalam sektor strategis melalui BUMN dan penciptaan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan dengan kata lain, tangan negara harus kuat di BUMN, dan BUMN itu sendiri juga semakin kuat dan jadi juara tidak hanya di skala nasional, tapi juga dunia internasional. "Kami dalam setiap gerak dan langkah mengikuti prinsip i’tidal - adil, tegak lurus dan tidak memihak kecuali pada yang benar," sambungnya.

Begitu pula menyikapi holding BUMN. Lugasnya, GP Ansor menolak keras pertama modifikasi hukum dan mengabaikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU BUMN, UU Keuangan Negara dan terutama pada Konstitusi UUD 1945, dalam rangka memuluskan suatu kepentingan yang berdampak pada timbulnya keragu-raguan dan multi-interpretasi.

Juga menolak hal yang bias tafsir atas Penguasaan Negara di dalam sektor strategis nasional dan sekaligus menghambat BUMN agar bisa berkelas dunia, profesional dan transparan untuk memakmurkan rakyat sebesar-besarnya;

"Pengelolaan dengan konsep inbreng dan skema yang menimbulkan keraguan dan melemahkan penguasaan negara," tegasnya lagi.

Terangnya, GP Ansor mendukung: pengelolaan sektor Migas oleh BUMN dengan penyertaan negara secara langsung, Kedua upaya hilirisasi tambang dan pembangunan profesionalisme dan transparansi dari Holding BUMN Tambang, khususnya dalam rangka alih penguasaan PT. Freeport Indonesia.

Selain itu, GP Ansor juga melihat persoalan restrukturisasi BUMN dengan kacamata tasamuh menghargai perbedaan dan kekhasan yang dimiliki oleh setiap BUMN, khususnya di bidang-bidang yang khusus dan terutama yang memiliki kesejarahan yang sama tuanya dengan Republik ini.

Yaqut juga menghendaki Holding BUMN dibentuk dengan kehati-hatian yang tinggi dan kecermatan analisis yang baik dalam menimbang efektivitas dan manfaat BUMN bagi rakyat, sekaligus menciptakan #BUMNJuara #MenujuKelasDunia di bidangnya masing-masing, entah tambang, minyak, gas , ketenagalistrikan, dan sektor sumber daya alam strategis lainnya.

Dalam rangka amar ma’ruf nahyi munkar, pihaknya mengajak pada kebaikan dan menjauhkan atau menolak segala bentuk keburukan yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan mengingatkan Pemerintah, khususnya Presiden, agar hati-hati dan jeli dalam menyikapi dan memutuskan terkait polemik holding BUMN.

"Sekali lagi, sikap GP Ansor ini didasari pada semangat #KitaIniSama yang ingin dan mendambakan agar BUMN yang dikuasai kuat oleh negara dan juga bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat sekaligus dapat dibanggakan jadi juara di bidangnya, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional," demikian Yaqut. (des)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi