Pemerintah Gelontorkan Rp 2,3 Triliun Bantuan Operasional Keluarga Berencana

Selasa, 06 Februari 2018 : 22.19
PONTIANAK - Pemerintah telah menyiapkan anggaran cukup besar sampai Rp 2,3 Triliun untuk Bantuan Operasional Keluarga Berancana (BOKB) di seluruh Indonesia.

Dalam rangka penguatan Program Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat kabupaten dan kota, Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendapatkan alokasi pembiayaan transfer ke daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB sejak tahun 2008.

Sebanyak 600 peserta dari seluruh kawasan, menghadiri kegiatan dan dibuka Plt Kepala BkkbN RI, dr Sigit Priyo Utomo Mph yang juga didampingi Kepala BkkbN Kalbar Kusmana.

"Sosialisasi ini bertujuan mencapai sasaran program KKBPK yang tertuang dalam RPJMN, bersama dengan pemerintah pusat," ungkap Plt Kepala BkkbN RI, Sigit Priyo Utomo saat membuka Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran Dan alokasi Khusus, Senin (5/2/2018) malam.

Menurutnya kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam DAK Subbidang KB merupakan dukungan pelaksanaan kegiatan yang ditujukan meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga melalui Program KKBPK beserta sarana dan prasarana pendukungnya dalam rangka pengendalian jumlah penduduk.

"Penuangan alokasi kegiatan-kegiatan dalam DAK ini selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari APBD, sehingga pelaksanaannya pun harus memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dalam APBD," jelasnya.

Terkait perkembangan DAK Subbidang KB, ia menambahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan cukup signifikan baik alokasi maupun jumlah kabupten dan kota. Sasarannya pada tahun 2008 alokasi hanya untuk 279 kab/kota dengan jumlah dana Rp 279 Milyar untuk Fisik saja.

"Tahun 2018 total anggaran sebesar Rp 2.33 Trilyun untuk fisik dan non fisik di 508 kabupaten dan kota se Indonesia. Kegiatan non fisik ini dikenal dengan dengan BOKB (bantuan operasional keluarga berencana)," jelasnya.

Melihat perkembangan ini, menunjukkan besarnya perhatian Pemerintah Pusat dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. "Untuk 508 kabupaten dan kota se Indonesia, kegiatan non fisik ini dikenal dengan dengan BOKB (bantuan operasional keluarga berencana)," pungkasnya. (din)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi