Kasus Terminal Manuver Gilimanuk, Kenakan Pakaian Dinas Kadis Kominfo Ditahan

Selasa, 06 Februari 2018 : 07.56
JEMBRANA - Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Jembrana PR ditahan kejaksaan setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Terminal Manuver Gilimanuk.

Meski masih mengenakan pakaian dinas, pejabat Eselon II tersebut digiring ke Kejari Jembrana, Senin 5/2/2018). Sebelumnya, Kejari juga menahan tersangka ND yang saat itu menjabat Kepala Koordinator Terminal Manuver Gilimanuk.

Kedua tersangka datang ke Kejari Jembrana secara terpisah, ND datang bersama keluarga, sedangkan PR datang berpakaian Dinas Kerja pada pukul 09.00 wita. Setelah diperiksa 90 menit, PR turun dan masuk ke ruangan didampingi Jaksa untuk pemeriksaan kesehatan Dokter didampingi kuasa hukum.

Sekitar pukul 12.30 wita, PR keluar dari Kantor Kejari, mengenakan pakaian tahanan berwarna orange serta dikawal sejumlah Jaksa. Menyusul kemudian ND masuk ke mobil Tahanan Kejari Jembrana.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana, Anton Delianto, mengatakan, kasusnya memasuki tahap penyidikan dan ditetapkan 2 tersangka yakni PR dan ND. Penahanan dilakukan bila memang dinilai perlu oleh penyidik terhadap tersangka.

Kasi Pidsus, Made Pasek Budiawan menambahkan bertujuan mempercepat proses, setelah tahap penyidikan dengan penahanan selama 20 hari kedepan.

"Selanjutnya ditingkatkan penuntutam dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Dua tersangka ini dibduga telah melakukan tindak pidanan penyimpangan dalam pengelolaan retribusi Terminal Manuver," terang Pasek.

Kasusnya bermula dari penyelidikan Seksi Intelejen Kejari Jembrana, awal tahun 2017. Dalam pengelolaan retribusi parkir Terminal Manuver Gilimanuk tahun 2016 diduga ada penyimpangan.

Dari penyelidikan data retribusi kendaraan yang keluar bali disinyalir ada yang tidak disetorkan ke Kas Daerah. Antara pendapatan yang masuk ke Kas Daerah dan jumlah data kendaraan yang keluar Bali terdapat selisih.

Selama setahun 2015-2016, pengelolaan Retribusi parkir Manuver Gilimanuk sebelumnya dikelola Perusda dilimpahkan ke Dinas Peehubungan Komunikasi dan Informasi Jembrana.

Sedangkan tahun 2017, penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perhubungan bergabung dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga dalam setahun itu diperkirakan ada kerugian Negara sekitar Rp 429 juta. (gsd)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi