DJP Bali Imbau Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan Lebih Awal

Jumat, 02 Februari 2018 : 11.04
Kepala DJP Bali Goro Ekanto/dok.kabarnusa
DENPASAR - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pajak Provinsi Bali Goro Ekanto mengimbau masyarakat wajib pajak baik pribadi maupun perusahaan agar lebih awal menyapaikan pelaporan SPT Tahunan.

Memasuki awal Februari tahun 2018 atau menjelang periode pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan beberapa imbauan.

"Bagi pemberi Kerja/Bendaharawan, Bukti pemotongan 1721 A1/A2 merupakan dasar pengisian SPT PPh Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi serta penyediaan SPT Tahunan pre-populated," ujar Ekanto dalam siaran pers diterima Kabarnusa.com, Jumat (2/2/2018).

Oleh karena itu, Ditjen Pajak mengingatkan seluruh pemberikerja dan bendaharawan agar melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21, serta mengisi dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Desember 2017 (termasuk formulir 1721-I) secara benar dan tepat waktu.

Caranya,mengisi bukti pemotongan secara benar dan melaporkannya tepat waktu, para pemberi kerja dan bendaharawan membantu para pegawai/karyawan dalam melaksanakan kewajiban per pajakan mereka sekaligus berpartisipasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak nasional.

"Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPH Orang Pribadi (OP) TahunPajak 2017 adalah tanggal 31 Maret 2018," sambungnya.

Untuk penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dengan, menyampaikan langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP atau KP2KP terdekat, melalui pos / jasa ekspedisi / kurir yang ditujukanke KPP terdaftar, secara elektonik melaluilaman DJP Online (web-filing, upload e-SPT atau Eform) atau melaluiApplication Service Provider (ASP).

Bagi Wajib Pajak Badan ada tambahan Dokumen terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015.

Wajib Pajak yang didirikan atau bekedudukan di Indonesia dan modalnya terbagi atas saham-saham serta memiliki utang dan mengurangkan biaya pinjaman dalam menghitungan penghasilan kena pajak wajib menyampaikan laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

Dalam hal Wajib Pajak memiliki utang swasta luarnegeri, wajib Pajak juga wajib menyampaikan laporan utang swasta luar negeri sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

Ketentuan lengkap terkait penentuan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal dan tata cara pelaporan utang swasta luar negeri ini dapat dilihat pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2017.

Pada bagian lain, untuk penyampaian SPT Elektronik, Penyampaian SPT dalam bentuk dokumen elektronik mengikuti ketentuan PeraturanDirjenPajakNomor PER-01/PJ/2017.

Selain penyetoran SPT Tahunan, Ekanto menambahkan, bagi Wajib Pajak Peserta Amnesti Pajak yang menyatakan akan melakukan repatriasi aset memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan secara berkala setiap tahun selama tiga tahun.

Dijelaskan, peserta amnesti yang mengungkapkan harta tambahan yang berada di dalam negeri, memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penempatan harta tambahan secara berkala setiap tahun selama tiga tahun.

Adapun batas waktu penyampaian laporan pengalihan dan realisasi investasi dan laporan penempatan harta tambahan mengikuti saat berakhirnya batas waktupenyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017 untuk laporan tahun pertama, Tahun Pajak 2018 untuk laporan tahun kedua, dan Tahun Pajak 2019 untuk laporan tahun ketiga.

Ketentuan lengkap terkait tata cara pelaporan ini dapat dilihat pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2017.

Bagi masyarakat/Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan Ditjen Pajak, kunjungi www.pajak.go.id, hubungi Kring Pajak di 1500 200, atau datang lansung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi