Turun ke Bali, KPK Ingin Menata Bukan Intip Tata Kelola Keuangan Daerah

Kamis, 18 Januari 2018 : 17.33
Penandatanganan MoU Komitmem Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Bali
DENPASAR - Pimpinan KPK RI, Basaria Panjaitan mengatakan kedatanganya bersama Tim adalah bertujuan untuk menata serta membuat suatu aksi apa yang seharusnya dibuat untuk melakukan pembenahan terhadap sistem keuangan di setiap Kota/Kabupaten di Bali.

Pihaknya berharap tata kelola keuangan pemerintahan dapat dikelola secara bersama, dan jangan pernah berpikiran kalau KPK sudah datang semuanya aman.

"Kalau Tim Korsub saya sudah berada di wilayah bapak, itu dikarenakan mereka ingin melihat lebih dekat. 1 sampai 2 tahun kalau sudah diperingatkan, kalaupun tidak menggubrisnya maka Tim OTT pun sudah masuk dan berada disana.

Artinya Tim ini tinggal memberikan informasi ke Tim Korsub Penindakan dan ini disebut pencegahan dan penindakan secara terintegrasi," kata Basaria di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (18/1/2018).

Kedatangan KPK untuk menata bukan untuk mengintip tata kelola keuangan Kota/Kabupaten di Bali, sehingga nantinya diharapkan dapat lebih mudah mengelola keuangannya dan tidak terjadi adanya OTT.

“Yang terpenting disini adalah bagaimana membuat tata kelola keuangan daerah yang betul-betul transparan dan akuntabel sehingga sesuatu yang dianggarkan atau direncanakan apabila ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengutak-atiknya akan mudah diawasi siapapun termasuk masyarakat,” ujar Basaria

Dia mengatakan bahwa E-planning dan E-bugetting menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan pengelolaanya harus transparan. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik transparan dan akuntabel dalam pelaksanaannya diperlukan komitmen yang tinggi.

Pemerintah Kota Denpasar dibawah kepemimpinan Walikota Denpasar, I.B Rai Dharmawijaya Mantra dan Wakil Walikota Denpasar, I.G.N Jaya Negara beserta Jajarannya selalu mengingatkan para pegawai dilingkungan kerjanya untuk selalu melaporkan dan mendokumentasikan setiap langkah tata pemerintahan.

Terbukti, saat penyampaian tingkat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh KPK RI di Bidang Eksekutif Pemkot Denpasar yang mencapai 99,25 persen di Bali.

Hasil ini merupakan penilaian KPK RI kepada Pemkot Denpasar yang dirasa sangat konsisten serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pencegahan korupsi melalui laporan LHKPN.

Hal tersebut terungkap saat acara Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dihadiri PIMPINAN KPK RI, Gubernur Bali, Kapolda Bali, Walikota/Bupati serta Ketua DPRD se-Bali, Di gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Bali, Kamis (18/1/2018).

Acara ini juga diisi dengan penandatanganan MoU antara Walikota/Bupati, Ketua DPRD, Kepolisian, BPK, BPKP serta Instasnsi terkait dengan KPK RI.

Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra mengapresiasi dan berterimakasih kepada KPK RI karena selama ini sudah sangat banyak membantu dan membimbing Pemkot Denpasar.

Hal ini dibuktikan penandatanganan MoU antara Pemkot Denpasar bersama KPK RI yang telah ditandatangani sejak Agustus 2006 lalu.

“Kedepan akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk terus berbenah serta terus mempertahankan predikat ini sehingga Pemkot Denpasar bisa menerapkan system pengelolaan keuangan secara tranparan dan akuntabel,” tandas Mantra. (gek)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi