PHRI Bali Ingatkan Investor Asing Patuhi Aturan Hukum Investasi RI

Kamis, 04 Januari 2018 : 07.01
Lokasi sengketa perdata Villa Kelapa Retreat II di Kecamatan Pekutatan, Jembrana
DENPASAR - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengingarkan para investor baik Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang akan berinvestasi di Pulau Bali memematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menegaskan hal itu menanggapi putusan kasus cukup pelik terkait gugatan perdata villa Kelapa Retreat II yang berada di Pekutatan, Kabupaten Negara.

Pihaknya mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Negara terkait gugatan perdata villa Kelapa Retreat II yang berada di Pekutatan, Kabupaten Negara yang memutuskan tergugat penipuan investasi mesti membayar ganti rugi kepada korban.

"PHRI mendukung seluas-luasnya investasi, dan kami sangat terbuka. Tentunya investor, WNI maupun WNA mesti mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia," kata Rai Wijaya kepada wartawan belum lama ini.

Suryawijaya mengatakan putusan itu layak untuk diapresiasi. Sebab, persoalan perdata terkait penipuan investasi merupakan persoalan yang cukup rumit untuk diselesaikan. Oleh sebab itu, adanya putusan tersebut akan berdampak positif bagi iklim investasi di Bali.

"Persoalan seperti ini memang perlu diselesaikan dan jangan sampai ganggu investasi. Jadi putusan itu harus ditaati dan dihormati," kata Suryawijaya.

Sebagai destinasi wisata dunia, Bali tentu menjadi incaran investor untuk berinvestasi. Dengan adanya putusan ini maka investor memiliki kenyakinan terhadap investasi yang ditanamkan.

Ia menyarankan kepada para investor yang tertarik berinvestasi di sektor perhotelan atau restoran di Bali untuk berkonsultasi dengan PHRI Bali. Hal itu untuk membantu investor mempelajari peluang investasi yang ada sehingga meminimalisir potensi kerugian di kemudian hari.

Sebelumnya, majelis hakim PN Negara dipimpin hakim Fakhrudin Said Ngaji mengabulkan gugatan perdata Yenny Sunaryo karena ditipu rekan bisnisnya, Gordon Gilbert Hild dan Ismayanti.

Gugatan perdata tersebut dikabulkan majelis hakim dengan putusan tergugat mesti mengembalikan uang investasi sebesar Rp 8,5 miliar yang sudah disetorkan dan serta ganti rugi sebesar Rp 66,5 miliar, serta dikabulkannya sejumlah sita jaminan aset tergugat.

Menurut majelis hakim, dalil gugatan dari penggugat memiliki dalil gugatan yang jelas. Sedangkan bantahan dari tergugat tidak memiliki dalil gugatan yang bisa diterima majelis hakim.

Tiga majelis hakim yang terdiri dari Fahkrudin, Mohammad Hasanuddin Hefni dan Alfan Firdauzi Kurniawan berpendapat bahwa tergugat melanggar Pasal 1365 KUH Perdata karena dianggap tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya sehingga merugikan orang lain.

Kasus kasus penipuan investasi berawal , Gordon yang berstatus warga negara Jerman sudah divonis penjara oleh Mahkamah Agung dan mesti mendekam di penjara selama 3,5 tahun.

Sedangkan Ismayanti, istrinya ikut dalam pemufakatan jahat tersebut, hukuman diperberat dari 2,5 tahun menjadi 3,5 tahun oleh MA. Kini, paska putusan peradilan hukum tertinggi di Indonesia itu pun sudah berkekuatan itu tinggal tinggal menunggu eksekusi kejaksaan.

Kuasa hukum Yenny, I Gede Indria, berharap putusan PN Negara bisa mendorong investasi di Bali agar lebih aman. Dia yakin putusan tersebut bisa memberikan efek jera dan sebagai peringatan kepada semua pihak agar tidak bermain-main dalam hal investasi di Bali.

"Kami berharap selesainya perkara ini, ini bisa mendorong investasi di Bali agar lebih aman untuk semua orang," tukas Indria. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi