Kematian Bayi di Papua, Pemerintah Harus Ketat Awasi Implementasi Program Daerah

Senin, 15 Januari 2018 : 17.01
ilustrasi/foto:antara
DENPASAR - Pemerintah pusat diminta mengawasi implementasi program daerah bidang kesehatan menyusul kasus kematian bayi gizi buruk seperti di Papua mengingat anggaran digelontorkan cukup besar untuk provinsi paling timur Indonesia itu.

Peristiwa kematian bayi di Papua yang diduga mengalami gizi buruk menuai perdebatan beberapa pihak. Berbagai media lokal menyebutkan sebanyak dua puluh empat anak meninggal akibat campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, dalam empat bulan terakhir.

Salah satu media Nasional juga mengatakan bahwa tiap tahun terjadi kasus kematian bayi di Papua. pada tahun 2015, tujuh puluh satu bayi di Kecamatan Mbuwa Kabupaten Nduga meninggal akibat busung lapar. Kemudian, di tahun 2016 sebanyak enam puluh bayi meninggal di Kabupaten Deiyai.

Menurut Direktur Eksekutif Madani Center for Development and International Studies (MaCDIS), Arya Sandhiyudha, peristiwa kematian bayi di Papua harus dicermati dengan seksama.

"Pasalnya, di tahun 2015 Pemerintah Pusat telah menyalurkan dana sebesar 761,65 miliar rupiah untuk bidang kesehatan di Papua dan meningkat untuk Tahun Anggaran 2016 berjumlah 1,4 triliun rupiah," katanya.

Melalui anggaran di bidang kesehatan yang besar dan terus meningkat, seharusnya pelayanan kesehatan di Papua dapat berjalan dengan maksimal. Namun, apabila masih terdapat kasus kematian bayi, itu artinya birokrasi lokal Papua yang harus dievaluasi.

Arya yang merupakan pengamat politik internasional juga mengatakan bahwa peristiwa ini harusnya disampaikan dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti kelompok-kelompok yang ingin memisahkan Papua dari Republik Indonesia baik yang beroperasi di luar negeri ataupun di dalam negeri.

"Peristiwa ini dapat digunakan secara politis bagi pihak-pihak yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Untuk itu, masyarakat diharapkan memandang peristiwa dari berbagai sisi. Misalnya dengan membandingkan kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan dari tahun-tahun sebelumnya".

Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2008, persentasi gizi buruk di Papua berjumlah 7,1%, di tahun 2010 persentase tersebut menurun hingga berada di posisi 6,3%, bahkan di tahun 2016 persentase gizi buruk di Papua hanya berjumlah 3,2%.

Walaupun masih ada kasus kematian bayi di Papua akibat gizi buruk, namun persentase bayi penderita gizi buruk semakin berkurang. Hal ini kemudian juga perlu digaris bawahi mengingat Pemerintah Pusat juga terus berusaha memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Papua.

Namun, Pemerintah Daerah juga harus mendukung upaya Pemerintah Pusat melalui kinerja birokrasi yang maksimal.

Ditambahkan Arya, pemerintah pusat juga harus mengawasi programnya secara ketat, tidak bisa hanya menyalurkan anggaran saja, karena keberhasilan tidak hanya diukur dari anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga dari hasil dari kegiatan tersebut. Supaya lebih berimbang dan tidak hanya menyalahkan pemerintah daerah. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi