Foto Jurnalis Dihapus Polisi, Ini Sikap AJI dan IJTI Bali

Jumat, 12 Januari 2018 : 10.30
DENPASAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Denpasar bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bali mengecam dugaan tindakan pelarangan oleh kepolisian terhadap jurnalis Reuter TV dan Fotografer Radar Bali saat peliputan dalam penggerebekan kasus yang melibatkan warga asing di empat lokasi

Ketua AJI Kota Denpasar Hari Puspita dan Ketua IJTI Bali Agung Kayika dalam keterangan tertulisnya menegaskan, kedua jurnalis itu tengah melakukan tugas jurnalistik, sudah sesuai prosedur dan mendapatkan informasi dari Korps Kepolisian Bali.

Informasinya, peristiwa yang diduga mengarah intimidasi dialami Wayan Sukarda (Reuters TV) dan fotografer Miftahuddin Mustofa Halim (Radar Bali), Kamis (11/1/2017), berupa pelarangan dan penghapusan foto dari kamera.

Kedua jurnalis itu, datang ke lokasi berdasar informasi Kepala Urusan Kemitraan Subbidpenmas Bidang Humas Polda Bali Kompol Ismi Rahayu yang menyampaikan informasi kepada jurnalis lewat whatsapp grup, tentang rencana penggerebekan di empat lokasi.

Di empat lokasi tersebut, dikabarkan ditempati ratusan warga negara Tiongkok diduga melakukan tindak kejahatan. Saat tiba di lokasi keempat, sebagaimana informasi disampaikan, banyak anggota kepolisian berjaga di luar pagar sebuah rumah.

Sebagian lainnya, berada di dalam rumah yang dihuni puluhan warga negara Tiongkok.

Seorang petugas sempat menanyakan kartu identitas pers (ID Pers) Miftahuddin. Melihat momentum peristiwa di lokasi, Miftah melakukan pengambilan gambar foto (memotret) suasana penggerebekan dari luar rumah menggunakan kamera handphone.

Saat itu juga, dua anggota kepolisian mendatangi Miftahuddin, meminta agar tidak melakukan pemotretan. Selain itu, anggota polisi meminta Miftahuddin menghapus foto suasana penggerebekan.

Saat akan mengecek foto-foto tersebut, diduga ada anggota polisi langsung mengambil hanphone milik Miftah lalu menghapus sendiri foto-foto yang tersimpan.

Jurnalis Reuters, Wayan Sukarda yang kebetulan tinggal tidak jauh dari lokasi atau TKP 4, juga dilarang mengambil gambar video suasana penggerebekan. Rekaman video suasana penggerebekan Sukarda juga diduga dihapus anggota polisi.

Terhadap pelarangan itu, Ketua AJI Denpasar Hari Puspita menilai sebagai tindakan sepihak. Hari menyebutkan, sesuai Pasal 4 ayat 3 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Di bagian lain, pada Pasal 8 UU Pers disebutkan, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Karenanya, dua lembaga profesi pers itu, menyampaikan sikap diantaranya mengecam perlakuan oknum aparat yang telah menghambat jurnalis mencari dan meliput berita dan lebih jauh, tindakan ini bisa mengancam kemerdekaan pers.

"Kami meminta kepolisian menghormati kerja jurnalistik wartawan dan memahami UU Pers. AJI dan IJTI juga mengimbau kawan-kawan jurnalis untuk menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, mematuhi rambu-rambu UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik," tegas Hari.

Hingga kini, belum diperoleh tanggapan atau konfirmasi dari pihak kepolisian atas masalah tersebut. Kepala Urusan Kemitraan Subbidpenmas Bidang Humas Polda Bali Kompol Ismi Rahayu belum berhasil dihubungi.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Hengky Wijaya juga belum bisa dikonfirmasi saat dihubungi lewat ponselnya, pagi tadi hingga pukul 10.00 Wita. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi