Catatan ELSAM: Mendudukkan Kembali Peran Badan Siber dan Sandi Negara

Jumat, 05 Januari 2018 : 06.23
ilustrasi: Lfccworkforce
JAKARTA - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai pernyataan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi salah satunya perihal perlunya BSSN memiliki kewenangan penangkapan dan penindakan telah keluar dari esensi dam kebutuhan kelembagaan.

Diketahui, sesaat setelah dilantik, Kepala BSSN Djoko melontarkan sejumlah pernyataan yang kontroversial, salah satunya adalah perihal perlunya BSSN memiliki kewenangan penangkapan dan penindakan (3/1/2018).

Deputi Direktur Riset Elsam Wahyudi Djafar mengungkapkan, pernyataan seperti itu tentunya jauh dari esensi dan kebutuhan kelembagaan, serta urgensi pembentukan sebuah Badan Siber.

Lembaga ini notabene dimaksudkan sebagai wadah koordinasi sekaligus perumusan kebijakan teknis dan operasional keamanan dunia maya nasional. Hal ini pula sebagaimana ditegaskan oleh Perpres 53/2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Hasil kajian yang dilakukan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) terhadap kebijakan dan praktik kemanan dunia maya di berbagai negara menemukan, maksud dan tujuan pembentukan kebijakan serta kelembagaan khusus yang menangani keamanan dunia maya suatu negara

"Pertama dimaksudkan untuk menentukan kerangka kerja tata kelola keamanan dunia maya," kata Wahyudi dalam siaran persnya, Kamis (4/1/2018).

Selain itu, ditujukan untuk menentukan mekanisme yang tepat, yang memungkinkan semua pemangku kepentingan publik dan swasta yang relevan untuk membahas dan menyepakati kebijakan yang berbeda, termasuk isu-isu dan peraturan yang terkait dengan keamanan dunia maya.

Kemudian, ditujukan untuk menguraikan dan menentukan kebijakan yang diperlukan dan langkah-langkah pengaturan dan peran yang jelas, tanggung jawab dan hak-hak setiap sektor.

Juga, menetapkan tujuan dan sarana dalam mengembangkan kemampuan nasional dan kerangka hukum yang diperlukan untuk terlibat dalam upaya internasional guna mengurangi efek dari cybercrime.

"Sayangnya hal-hal tersebut belum sepenuhnya tercermin di dalam Perpres pembentukan Badan Siber di Indonesia," tegas dia.

Bahkan definisi tentang Keamanan Dunia Maya (Cybersecurity) sendiri tidak muncul di dalam Perpres tersebut. Padahal kejelasan definisi dan cakupan ruang lingkup keamanan dunia maya yang menjadi tugas pokok dari Badan ini menjadi hal utama untuk menentukan sejauh mana keluasan wewenang kelembagaannya.

Mengingat begitu luasanya pengertian dari keamanan dunia maya itu sendiri. Dalam praktiknya, memang muncul banyak perdebatan mengenai definisi dari keamanan dunia maya, sehingga pengertiannya menjadi sangat beragam.

Dengan pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, Elsam memandang perlunya menyiapkan kebijakan pendukung dalam operasionalisasi BSSN, guna menjamin terintegrasinya prinsip-prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas lembaga ini.

Termasuk di dalamnya dalam perumusan kebijakan teknis, seperti penutupan akses, monitoring internet, juga pengaduan dan pemulihan bagi warga negara yang hak-haknya dilanggar oleh kerja-kerja BSSN;

Elsam juga memandang, dalam operasionalisasinya juga perlu dibuka ruang partisipasi masyarakat sipil, akademisi, sektor bisnis, dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan teknologi internet.

Memastikan bekerjanya mekanisme pengawasan internal, juga membuka peluang bagi pengawasan eksternal, untuk memastikan akuntabilitas lembaga ini.

Bahkan, lembaga ini semestinya secara berkala mengeluarkan laporan-laporan agregat atas pelaksanaan tugas dan penggunaan wewenangnya, khususnya yang terkait dengan monitoring pengguna.

Dalam penataan kewenangan dan organisasinya, harus dipastikan tidak adanya overlapping dalam pelaksanaan tugas lembaga ini, dengan lembaga-lembaga lainnya, sehingga aspek koordinasi juga perlu diperkuat, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran yang ditimbulkan.

"Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga ini, jangan sampai upaya intervensi dengan tujuan pengamanan justru menghambat produktivitas dan kemajuan dalam penggunaan internet, akibat pengurangan dan pelambatan akses.

Akan tetapi harus mampu menjembatani antara kebutuhan fungsionalitas dunia maya dengan persyaratan keamanan dalam penggunaannya," demikian Wahyudi mengutitp pernyataan Elsam secara kelembagaan. (des)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi