Catatan Akhir Tahun Ombudsman, Pelayanan Publik di Bali Membaik

Minggu, 31 Desember 2017 : 07.22
Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhattab (kiri) bersama Rektor Undiksha Nyoman Jampel dalam sebuah kesempatan
DENPASAR - Meski banyak laporan masyarakat terkait dugaan Maladministrasi namun Ombudsman memberi catatan menilai pelayanan publik di Bali makin baik seiring dengan meningkatnya kesadaran penyelenggara pelayanan publik terhadap kehadiran negara dalam memenuhi hak publik dalam bidang pelayanan.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhattab secara khusus memberi catatan akhir tahun terhadap kinerja pelayanan publik di Pulau Dewata.

Ia mencatat pelayanan publik di bidang keamanan cukup baik dirasakan oleh publik, pihak kepolisian telah mengambil langkah tegas untuk membatasi dan menghentikan praktek premanisme dan praktek lain yang merugikan masyarakat, hanya saja Ombudsman Bali berharap agar pihak kepolisian juga segera menemukan pelaku pencurian senjata yang dialami oleh anggota kepolisian sendiri beberapa waktu yang lalu.

Penemuan pelaku pencurian senjata ini akan memberikan rasa nyaman bagi publik, jika tidak, publik akan dihantui oleh rasa takut, bisa saja senjata yang dicuri tersebut digunakan untuk mengganggu rasa aman publik.

Demikian juga, di bidang sosial, Ombudsman Bali mengapresiasi langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam mengantisipasi meletusnya gunung Agung.

Kata Umar, pelayanan terhadap para pengungsi, sejauh yang diamati oleh Ombudsman Bali, sangat baik, terutama menyangkut kebutuhan dasar para pengungsi, seperti lokasi penampungan, kesehatan dan pendidikan.

"Bidang politik, situasi politik di Bali sangat kondusif, tidak ada peristiwa politik yang memantik gejolak sehingga memacetkan pelayanan publik," tukasnya.

Perhelatan pilkada Buleleng 2017 berjalan baik dan tidak menggangu fungsi pelayanan pemerintah daerah, sementara situasi politik menjelang akhir tahun juga normal kendati tengah ramai dengan penentuan calon kepala daerah untuk pilkada serentak 2018 oleh partai politik.

Terakhir, Ombudsman Bali berharap tahun 2018 menjadi tahun yang lebih kondusif kendati pada tahun tersebut akan ada perhelatan politik yang penting yakni pilkada serentak. Ombudsman Bali berharap para penyelenggara pilkada dapat bersikap adil, demikian pula para pengawas pilkada dapat bertindak tegas atas pelanggaran pilkada.

"Kami meminta agar dalam pilkada serentak 2018 di Bali peran pemerintah daerah dalam hal ini para kepala daerah mampu bersikap kredibel dengan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pilkada dan kalangan birokrat mampu bersikap netral sebagai penyelenggara pelayanan publik. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi