Stabilkan Sistem Keuangan, BI Bangun Sinergitas Antar Lembaga

Kamis, 04 Mei 2017 : 23.19
KUTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia Erwin Rijanto menegaskan untuk memelihara kestabilan sistem keuangan memerlukan sinergi antar lembaga terkait .

"Kami perlu terus meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi tantangan ke depan. Ini merupakan tanggung jawab bersama BI, LPS, OJK, Kementerian Keuangan dan industri serta `stakeholder` lainnya untuk saling bahu-membahu dalam memelihara kestabilan sistem keuangan," kata Erwin pada seminar Peran Strategis Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Memelihara Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (4/5/17).

Menurut dia, meskipun prospek perekonomian global dan domestik diperkirakan membaik sejalan dengan optimisme IMF yang merevisi pertumbuhan ekonomi global, namun tantangan yang akan dihadapi tidak ringan serta masih diliputi ketidakpastian yang tinggi.

Dalam jangka pendek, sumber risiko terbesar datang dari luar yaitu berkaitan dengan rencana Bank Sentral Amerika Serikat, the Fed untuk melakukan peningkatan "Fed Fund Rate" yang akan diikuti oleh proses normalisasi neraca keuangannya.

Sebagaimana dipahami, stabilitas sistem keuangan merupakan fondasi penting perekonomian. Sistem keuangan yang tidak stabil dan tidak berfungsi dengan baik, dapat menciptakan inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya ekonomi.

Pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi atau bahkan terjebak dalam krisis keuangan. Studi OECD pada tahun 2014 mengestimasi bahwa total akumulasi kerugian yang dialami dunia sejak terjadinya krisis keuangan mencapai 25% dari PDB tahunan Dunia.

Indonesia sendiri memiliki pengalaman pahit mengenai krisis keuangan. Berkaca pada krisis moneter 1997-1998, Perekonomian nasional mengalami keterpurukan dan membutuhkan waktu sekitar 6-7 tahun untuk kembali pulih dan dengan biaya yang sangat besar, yaitu mencapai 57% dari PDB atau sekitar Rp 650 triliun.

Saat ini, meskipun prospek perekonomian global dan domestik diperkirakan membaik sejalan dengan optimisme IMF yang merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global, namun tantangan yang akan kita hadapi kedepan tidak ringan serta masih diliputi ketidakpastian yang tinggi.

Dalam jangka pendek, sumber risiko terbesar datang dari luar, yaitu berkaitan dengan rencana Fed untuk melakukan peningkatan Fed Fund Rate yang tampaknya akan diikuti oleh proses normalisasi Balance Sheet-nya.

Sementara dari sisi domestik, terdapat potensi tekanan inflasi yang bersumber dari rencana Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM.

Dari sisi struktural, sistem keuangan saat ini diwarnai oleh makin beragamnya inovasi produk dan pesatnya teknologi di bidang keuangan. Di satu sisi, perkembangan tersebut tentunya diharapkan dapat makin meningkatkan peran sektor keuangan dalam pembangunan.

Namun disisi lain, konsekuensi kompleksitas yang akan muncul merupakan tantangan tersendiri bagi otoritas karena dapat menjadi sumber-sumber baru ketidakstabilan pada sistem keuangan. "Selain langkah-langkah tersebut, Bank Indonesia memandang bahwa untuk memelihara kestabilan sistem keuangan memerlukan sinergi antar lembaga," tegasnya.

Dalam kaitan tersebut, Komisi XI DPR RI bersama-sama dengan BI, Kementrian Keuangan, OJK dan LPS telah berhasil menyelesaikan Undang-Undang No.9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Selain memberikan pijakan yang kuat untuk koordinasi antar lembaga, UU PPKSK tersebut juga merupakan jawaban atas Global Regulatory Reform yang sedang berlangsung di dunia internasional. Bank Indonesia telah melakukan peningkatan kerjasama dengan otoritas lain, termasuk LPS, dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Cakupan kerjasama antara BI dan LPS antara lain meliputi kerjasama di bidang pencegahan dan penanganan krisis, pertukaran data dan informasi, sosialisasi dan edukasi serta peningkatan kompetensi pegawai.

"Kami menyadari bahwa upaya menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil tersebut menimbulkan konsekuensi peningkatan biaya di Industri," sambungnya.

Pihaknya memandang sosialisasi dan peningkatan pemahaman dari para stakeholder terhadap desain pengaturan dan peranan masing-masing Otoritas dalam memelihara stabilitas sistem keuangan menjadi penting.

Dengan adanya pemahaman yang baik diantara stakeholder sistem keuangan, diharapkan dapat menimbulkan sinergi dan meningkatkan efektifitas setiap kebijakan yang diambil oleh masing-masing Otoritas.

Ia menegaskan, BI menyambut baik kegiatan hasil kerjasama antara BI dan LPS pada hari ini. Kami juga memberikan apreasiasi kepada tim, baik dari BI maupun LPS, yang telah mempersiapkan acara pada hari ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Kedepan, kami berharap kerjasama yang baik ini dapat terus ditingkatkan dalam aspek yang lebih luas.

"Saya berharap melalui kegiatan ini kita semua dapat lebih memahami peranan otoritas di sistem keuangan, khususnya BI dan LPS, dalam memelihara stabilitas sistem keuangan Indonesia. Dengan fondasi sistem keuangan yang kuat, diharapkan dapat terus berkontribusi positif terhadap pembiayaan ekonomi di Tanah Air".

Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan mengatakan peran LPS saat ini lebih ditingkatkan terutama menyangkut penanganan krisis keuangan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

UU PPKSK memuat beberapa prinsip utama yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan tata kelola dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Prinsip utama itu yakni penguatan peran dan fungsi serta koordinasi antara keempat lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (BI, LPS, OJK, Kementerian Keuangan). Metode penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank, diatur secara lengkap dan komprehensif.

Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan memegang kendali penuh dalam penanganan krisis sistem keuangan dan penanganan permasalahan bank dengan mengedepankan konsep "bail in" yang diharapkan penanganan permasalahan bank tidak membebani keuangan negara.

"Penyuntikan dana segar (`bail out`) sudah lama ditinggalkan karena biaya mahal, berimplikasi hukum dan komplikasi politik besar," kata Fauzi. Dengan "bail in" itu, perbankan sendiri harus memiliki cadangan untuk menyerap risiko dan guncangan dalam sebagai antisipasi terkena imbas krisis.

Dengan terbentuknya UU PPKSK, diperlukan sejumlah langkah lanjutan pada semua lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan, antara lain perlunya penyelarasan produk hukum turunan, peningkatan kerjasama antar lembaga dan penyempurnaan protokol manajamen krisis.

Untuk itu, Bank Indonesia dan LPS telah melakukan peningkatan kerja sama dengan otoritas keuangan lainnya dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk dalam hal sosialisasi dan edukasi. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi