Pemerintah Harus Transparan Jelaskan Kenaikan Tarif Dasar Listrik

Jumat, 05 Mei 2017 : 07.02
ilustrasi/net
JAKARTA - Kebijakan pemerintah melalui PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kembali menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) harus dijelaskan alasannya secara tranparan kepada publik karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Rencananya pada bulan Juli 2017 (yang keempat kali) akan menaikkan TDL. Dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dilakukan sejak bulan Januari 2017, maka pada bulan Mei ini merupakan kenaikan TDL yang hanya berselang 1 bulan saja.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir menjelaskan alasan kenaikan TDL untuk pengembangan PLN dalam membangun pembangkit tenaga listrik di daerah-daerah.

Menurut Ekonom Konstitusi Defiyan Kori, alasan tersebut tidak masuk akal, sebab pihak Direksi PLN sendiri telah menyampaikan kinerja pada Tahun 2016 yang berdasarkan laporan keuangan membukukan laba sebesar Rp 10,5 Trilyun.

"Jadi, dengan laba sebesar itu PLN cukup mampu mempercepat pembangunan pembangkit tenaga listrik, apalagi jika pembangunan itu dilakukan melalui sinergi pembiayaan bersama BUMN-BUMN yang terkait," tutur Defiyan dihubungi, Jumat (5/5/17).

Kenaikan TDL ini tentu saja akan berimplikasi pada menurunnya daya beli masyarakat dan memicu terjadinya kenaikan harga-harga barang dan jasa menyangkut hajat hidup orang banyak. Terlebih kenaikan itu juga diberlakukan pada konsumen yang menggunakan daya listrik sebesar 900 VA dan belum tentu masuk dalam kategori masyarakat yang mampu secara ekonomi.

"Apakah memang untuk tujuan menetapkan harga sesuka hati (at will) ini BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak dan beroperasi di pasar monopoli, khususnya PLN dibangun oleh pemerintahan terdahulu?," tanya Defiyan.

Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 menegaskan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara merupakan hak yang diberikan secara monopolistik pada BUMN tertentu dan tidak akan diberikan penguasaannya pada pihak swasta apalagi asing.

Namun, dalam konteks ayat 2 ini tentu saja berbagai kebijakan ekonomi yang diambil oleh BUMN yang memonopoli ini harus disusun secara usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan sebagaimana diperintahkan ayat 1 pasal 33 tersebut.

Pengabaian atas perintah menetapkan kenaikan TDL ini secara bersama, yaitu dengan DPR dan melalui mekanisme yang telah diatur oleh PerUndang-Undangan yang berlaku merupakan bentuk pelanggaran konstitusi.

"Dengan memperhatikan berbagai kebijakan yang diambil Kementerian BUMN selama tiga (3) tahun terakhir, maka patut diduga ada upaya pihak-pihak tertentu yang berusaha menjadikan ekonomi Indonesia, terutama pengelolaan BUMN yang bersifat monopoli dan dijamin konstitusi ke arah pasar persaingan sempurna yang mana pihak swasta dan asing sekalipun bisa menguasainya," tukas ekonom lulusan UGM Yogyakarta itu.

Hal ini sudah tampak pada keterlibatan beberapa mantan personalia Dewan Manajemen perusahaan swasta yang kapitalistik pada pengelolaan BUMN, yang sebagian besar adalah anti pada pasar yang monopolistik.

Meski begitu, tentu tidak berarti semua pelaku usaha swasta atau mantan personalia yang bekerja di perusahaan kapitalistik mempunyai paradigma yang sama dalam pengelolaan BUMN di pasar.

Namun, kepentingan para pemilik kapital bisa saja menekan posisi mereka sehingga dalam posisi yang sulit untuk mengelak paradigma dari sistem ekonomi kapitalisme dan neoliberalisme yang berorientasi pada persaingan bebas, walaupun itu melanggar konstitusi negara.

Sekuritisasi asset BUMN yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN adalah sebuah pilihan kebijakan yang tidak tepat jika itu dilakukan pada BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti PLN, apalagi PLN berkinerja baik dan perusahaan yang sehat.

Seharusnya yang dilakukan oleh Kementerian BUMN adalah usaha dan upaya yang lebih strategis dan sinergis dalam menyehatkan BUMN-BUMN yang dijamin penguasaannya oleh negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dengan mengatur hak monopoli itu secara konstitusional pula.

Bukan berusaha meliberalisasi dan menswastanisasikan BUMN yang berarti menghapus peluang kesejahteraan semua rakyat Indonesia. Sebaiknya Presiden dapat mengevaluasi kinerja Kementerian BUMN dan Direksi PLN ini jika program-program Trisakti dan Nawacita akhirnya menemui kegagalan.

Pemetaan pelanggan menjadi penting untuk menentukan TDL subsidi dan non subsidi, sebab tanpa pemetaan yang tepat akan salah dalam kebijakan sasaran konsumen. Selain pemetaan kelompok sasaran konsumen, maka PLN di tingkat perencanaan mestinya juga mengkaji secara mendalam implikasi makro ekonomi atas kenaikan TDL.

Jika mengacu pada data yang digunakan oleh PLN atas jumlah pelanggan yang menggunakan daya 900 VA, yaitu 22,8 juta RT yang selama ini mendapatkan subsidi, maka PLN mengklaim hanya 4,1 juta pelanggan yang berhak memperoleh subsidi listrik.

Artinya sejumlah 18,7 RT pelanggan tidak akan memperoleh lagi atau dicabut subsidi listrik yang selama ini diterimanya dan akan menambah biaya pengeluaran untuk kebutuhan listrik mereka yang sebelumnya Rp 1.034 per Kwh menjadi Rp 1.352 per Kwh atau naik sebesar Rp 322 per Kwh.

Dengan kenaikan ini, maka ada potensi penjualan listrik bagi PLN dari pencabutan subsidi pada 18,7 juta pelanggan yaitu sebesar Rp 6,022 Milyar per Kwh, bisa dihitung berapa Kwh yang dipakai oleh pelanggan tersebut selama sehari atau sebulan. Dan, jumlah ini akan meningkat lagi pada bulan Juli 2017 dengan rencana PLN untuk menaikkannya lagi sebesar Rp 1.467,28 per Kwh atau sebesar hampir 10 persen.

Kenaikan TDL ini apabila tak dikalkulasi secara serius atau dikerjakan secara serampangan akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat disaat tidak naiknya pendapatan masyarakat.

Latar belakang kenaikan TDL ini harus dijelaskan secara transparan kepada publik, sebab hal ini menyangkut sektor hajat hidup orang banyak. Apakah kenaikan TDL ini dimaksudkan untuk mencari dana dari masyarakat konsumen bagi kepentingan investasi PLN atau menutup kerugian anak perusahaan PLN?

Tidak bisa PLN dikelola dengan manajemen semau gue dan tak tentu arah seperti ini, apalagi tidak menjelaskan alasan yang jelas atas kenaikan itu disaat PLN membukukan laba pada Tahun 2016.

"Jika kenaikan TDL itupun adalah untuk tujuan investasi, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apa adil, layak dan tepat PLN menaikkan TDL pada konsumen untuk kepentingan pembangunan pembangkit tenaga listrik?," demikian Defiyan. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi