Kuasai Pasar, Laporan Keuangan PLN Perlu Pengawasan Ketat

Selasa, 02 Mei 2017 : 08.30
ilustrasi/net
JAKARTA - Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang beroperasi di pasar monopoli karena perusahaan yang monopolistik memiliki peluang dan potensi merugikan keuangan negara.

Dengan penguasaan pasar monopolistik itu, PLN memiliki kewenangan besar dalam menentukan Harga Pokok Produksi Listrik dan margin keuntungan yang akan diperoleh.

"Jadi, sebenarnya kalau ada BUMN yang beroperasi di pasar dengan ciri-ciri penguasaan atas sumber daya dan pengelolaan harga pokok produksi produknya serta penetapan harga pada konsumen akhir mengalami kerugian, patut dipertanyakan soal laporan keuangannya," jelas Ekonom Konstitusi Defiyan Cori dihubungi, Selasa (2/5/17).

Dikatakan, kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik, pasca dicabutnya subsidi listrik untuk masyarakat konsumen, maka laba PLN yang dilaporkan Rp 10,5 Trilyun itu perlu dianalisis secara mendalam.

Pasalnya, hal itu  disebabkan subsidi yang dahulu diberikan pada PLN merupakan faktor yang meringankan biaya PLN dalam menetapkan TDL untuk konsumen. "Secara logika jika subsidi tidak dialokasikan lagi, maka tentu saja beban biaya produksi PLN akan meningkat," terang alumnus Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta itu.

Perolehan laba hanya mungkin dapat dicapai oleh PLN dengan paling tidak melalui efisiensi atau menaikkan harga TDL. Karenanya, perusahaan-perusahaan BUMN yang monopolistik harus memperoleh pengawasan ekstra ketat oleh pemerintah. Pasalnya, peluang dan potensi merugikan keuangan negara sangar terbuka lebar.

Disinilah peran dan fungsi kementerian BUMN dalam menterjemahkan serta mencapai kinerja BUMN-BUMN untuk mendukung program-program Trisakti dan Nawacita Presiden secara lebih substansial dalam menopang keuangan negara.

"Juga, dalam kerangka membangun sinergitas entitas bisnis yang diperintahkan oleh pasal 33 UUD 1945," sambung mantan staf ahli Bappenas itu.

Kata Defiyan, seharusnya PLN mencari terobosan efisiensi seperti yang dilakukan mantan Direktur Utama Pertamina terdahulu sehingga laba perusahaan BUMN-nya bukan berasal dari kenaikan harga BBM atau pada PLN bukan dari Tarif Dasar Listrik (TDL). (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi