menu
search

Abaikan Saran Kasus Level 21, Ombudsman Bali Kembali Surati Rai Mantra

Kamis, 26 Januari 2017 : 01.49
DENPASAR - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab menegaskan akan bersurat kembali ke Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra menyusul tidak diindahkannya saran lembaga negara itu yang meminta Walikota  meencabut izin operasional Cinema XXI yang diduga dalam prosesnya terjadi maladministrasi.

"Saran kami sudah hampir sebulan, tapi belum ada jawaban  dari walikota. Kami segera bersurat ke wali kota untuk meminta penjelasan kenapa saran Ombudsman tak dilaksanakan," tutur Umar Ibnu Alkhatab, Rabu (25/1/2017) malam.

Setelah bersurat meminta penjelasan, pihaknya akan mengkaji kembali dan menaikan status saran menjadi rekomendasi bersama Ombudsman Pusat dengan melampirkan hasil temuan dan gelar diskusi yang telah dilakukan Ombudsman Bali beberapa waktu lalu.

Dia melanjuttkan, jika surat tersebut tidak dijawab, maka statusnya dinaikan menjadi rekomendasi. "Bila sudah rekomendasi maka ada kekuatan secara hukum dan punya konsekuensi bila tak menjalankan rekomendasi. Karena diatur dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah," katanya mengingatkan.

Diketahui, Kepala Bagian Hukum Pemkot Kota Denpasar Made Toya mengatakan pihaknya bersama tim ahli hukum Kota Denpasar telah selesai mengkaji saran Ombudsman tentang pencabutan izin Operasional atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Cinema XXI yang berlokasi di Level 21 Mall karena melanggar Perwali 31/2016.

Ombudsman selesai melakukann kajian  hasilnya, menyerahkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Dinas Perizinan untuk memberi klarifikasi kembali kepada Ombudsman, terkait proses dan mekanisme pengeluaran izin terhadap Cinema XXI.

Kabag Hukum Pemkot Denpasar Made Toya saat dihubungi beberapa waktu lalu (13/1) menegaskan itu menanggapi pernyataan Umar saat ditemui pada Perayaan Natal dan Tahun Baru Flobamora Bali, Minggu (15/1) bahwa Ombudsman tidak perlu lagi mendengarkan klarifikasi dari instansi terkait.

Pasalnya, semua keterangan sudah didengar keterangannya pada saat dipanggil Ombudsman Desember lalu. "Kok bolak-balik, kami tak perlu klarifikasi lagi. Yang mesti dilakukan Pemkot atau wali kota atas saran kami adalah, mencabut atau mempertahankan izin Cinema XXI itu. Kalau begini caranya, terkesan menghindar dan mau menyembunyikan sesuatu".

"Karena saran Ombudsman sudah jelas, adalah mencabut. Kan sederharna sekali. Hanya ada dua jawaban, cabut atau tidak. Kalau cabut berarti mengikuti saran, kalau tidak alasannya apa," tegas Umar. Kalau tidak mengikuti saran, maka surat Ombudsman itu akan dikaji kembali dan dinaikan statusnya menjadi rekomendasi. Kalau rekomendasi punya kekuatan dan wajib diikuti.

Umar melanjutkan, saran itu akan lebih soft (lunak-red) karena komunikasi antara wali kota dan dengan Ombudsman selama ini terjalin baik. "Jika diabaikan saran, kami kaji lagi, dan naikan status jadi rekomendasi. Konsekuensi hukum dari tak mengikuti rekomendasi diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah," sambungnya.

Dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Bab XIII tentang Pelayanan Publik, di pasal 351 ayat 5 mengamanatkan, bila Kepala Daerah yang tidak mengkuti rekomendasi Ombudsman akan diberikan pembinaan oleh kementerian selama tiga bulan. Dan jabatannya diserahkan kepada wakil walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian dalam Negeri melalui gubernur setempat.

Pasal 351 ayat (4) dengan jelas mengatakan, Kepala Daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada ayat (5), Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan, khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian, serta tugasdan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Sekedar mengingatkan, Walikota, Rai Dharmawijaya Mantra dan Wakil Walikota, Jayanegara sebelum terpilih pada Pilkada lalu, pernah menandatangani Surat Pernyataan Komitmen untuk mengikuti saran dan rekomendasi Ombudsman untuk perbaikan pelayanan publik di Kota Denpasar. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua