Polda Bali Ingatkan Aksi Pungli yang Berlindung sebagai Perangkat Desa

Senin, 20 November 2017 : 17.37
Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Hengky Wijaya/dok.kabarnusa
DENPASAR - Kepolisian menegaskan akan menindak tegas pungutan liar di Bali termasuk dilakukan para preman yang berkamuflase menjadi perangkat desa yang mengatasnamakan masyarakat namun demi mengeruk kepentingan pribadi dan golongan.

Penegasan itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Bali Kombes Pol Hengky Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/11/2017).

Sebelumnya, Tindakan Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Bali melakukan OTT pada 2 Agustus 2017 karena ada keberatan masyarakat bahwa telah terjadi pungutan yang dinilai sebagai pemerasan terselubung kepada para pengelola wisata bahari di Tanjung Benoa.

Modusnya melakukan pungutan yang memberatkan dengan dalih untuk kepentingan Desa.

Peristiwa terjadi 20 Desember 2014, di mana Yonda sebagai Bendesa Adat menyampaikan kepada para pengelola Wisata bahari di Tanjung Benoa, agar membayar kepada Desa. Adat uang sebesar Rp 10.000 / per kepala / per aktivitas selama kegiatan usahanya berlangsung.

Selanjutnya 25 April 2015, disahkan Perarem sebagai dasar melakukan pungutan dengan substansi bahwa setiap perusahaan wajib membantu Desa Tanjung. Benoa dalam memfasilitasi penitipan harga diatas nett price yang diatur.

Dalam ketentuan itu, diatur pula sanksi penutupan akses jalan menuju perusahaan bila melanggar, sedangkan besarnya nilai pungut Rp 10.000 /per kepala / per aktivitas dituangkan dalam surat edaran tersendiri. Dalam pelaksanaan pemungutan dibentuk Satuan Gali Potensi Desa adat.

Hengky menegaskan, pada prinsipnya pungutan yang didasarkan perarem hasil paruman desa tidak dipermasalahkan, bila materi yang dibuat benar dan tidak bertentangan dengan aturan diatasnya.

"Selain itu, dibuat atas dasar musyawarah bukan atas pesanan oknum tertentu sebagai legal standing atas perbuatannya melawan hukum," tegas Hengky.

Pemerintah Daerah Bali telah mengatur dalam Perda Bali No.3 tahun 2003 tentang perubahan Perda No.3 tahun 2001 tentang desa Pekraman bahwa Pendapatan desa pekraman diperoleh dari beberapa sumber.

Sumber-sumber pendapatan berasal dari urunan krama, kedua hasil pengelolaan kekayaan desa, hasil usaha LPD, bantuan pemerintah, pendapatan lain yang sah serta sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Sedangkan ketentuan tentang pungutan pun sudah diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Kata Hengky, tindakan kepolisian dilakukan karena ingin meningkatkan eksistensi desa dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah Bali yang Mandara.

Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap tamu domestik dan mancanegara, diantaranya dengan membersihkan preman-preman yang meresahkan.

"Termasuk preman yang berkamuflase menjadi perangkat desa yang mengatasnamakan masyarakat tapi untuk kepentingan pribadi dan golongannya," sambungnya.

Diharapkan desa lain bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan desa guna menghindari pungutan illegal. Apabila ditemukan modus yang serupa akan dilakukan tindakan yang proporsional dan terukur sesuai aturan yang berlaku .(rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi