MP BPJS Bali Nusra Tolak Pembebanan Urun Biaya 8 Penyakit Kronis

Minggu, 26 November 2017 : 19.34
Achmad Baidhowi/dok.kabarnusa
DENPASAR - Koordinator Wilayah Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORWIL MP BPJS) Bali-Nusra Achmad Baidhowi menegaskan penolakannya terhadap wacana pembebanan urun biaya untuk 8 penyakit kronis bagi peserta BPJS Kesehatan.

Diketahu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, berencana tidak akan tanggung semua biaya perobatan delapan penyakit kronis yakni, jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalasemia, leukimia dan hemofilia.

Langkah BPJS Kesehatan ini sebagai upaya mencari jalan untuk mengatasi defisit keuangan. Untuk itu BPJS Kesehatan berencana melibatkan peserta untuk mendanai biaya perawatan (cost sharing) untuk penyakit yang butuh perawatan medis lama dan berbiaya tinggi (katastropik).

Sebagaimana disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, pembiayaan perawatan penyakit katastropik selama ini cukup menguras kantong BPJS Kesehatan.

Merujuk UU No. 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 22 ayat (1) diamanatkan "Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan."

Ayat (2) untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya. Dari dua ayat dari UU SJSN, BPJS kesehatan wajib melayani seluruh peserta JKN atas seluruh jenis pelayanan kesehatan termasuk kuratif dan urun biaya bisa dikenakan bila ada penyalahgunaan pelayanan.

"Jika penderita katastropik harus urun biaya maka wacana kebijakan BPJS Kesehatan dinilai melanggar Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)," tegas Obay sapaan Baidowi dalam rilisnya kepada Kabarnusa.com, Minggu (26/11/2017).

Menurutnya, tidak ada kebijakan cost sharing itu saja, sudah banyak rakyat yang masuk jebakan batman dari oknum RS nakal, dengan menambah biaya lain di luar iuran BPJS. Apalagi wacana itu jadi kebijakan.

"Atas dasar pemikiran di atas, kami tegas menolak wacana pembebanan urun biaya untuk 8 penyakit dimaksud bagi peserta BPJS Kesehatan. Karena dinilai sebagai bentuk ketidakmampuan jajaran direksi BPJS kesehatan dalam mengelola JKN," tandasnya .

Wacana kebijakan itu pun dinilai melanggar UU SJSN, karena itu, pihaknya mendesak agar seluruh Direksi BPJS Kesehatan mempertanggung jawabkan diri kepada Presiden RI dan rakyat Indonesia, dengan menyatakan mundur dari jabatannya yang diamanahkan. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi