Cost Sharing BPJS Kesehatan Sulit Dijalankan dalam Program JKN

Rabu, 29 November 2017 : 00.30
ilustrasi
DENPASAR - Cost sharing BPJS kesehatan bisa dilakukan manakala negara dalam "keadaan krisis ekonomi/kolaps/gawat darurat" sehingga tidak bisa dijalankan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kekinian..

Koordinator Wilayah Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/KORWIL MP BPJS Bali NUSRA Achmad Baidhowi mengungkapkan, masalahnya defisit keuangan BPJS Kesehatan itu problem pengelolaan BPJS kesehatan.

"Bukan status negara dalam keadaan gawat darurat. Karena itu, saatnya direksi dan dewas BPJS Kesehatan berhenti berwacana di ranah publik," tegasnya, Selasa (28/11/2017).

Jika dibaca baik-baik, Pasal 56 UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, disebutkan ayat (2) dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS, Pemerintah dapat mengambil kebijakan khusus untuk menjamin kelangsungan program Jaminan Sosial.

Kemudian ayat (3) Dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Dalam penjelasan pasal 56 ayat (3) Kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian dapat berupa tingkat inflasi yang tinggi, keadaan pascabencana yang mengakibatkan penggunaan sebagian besar sumber daya ekonomi negara, dan lain sebagainya.

"Tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial antara lain berupa penyesuaian manfaat, Iuran, dan/atau usia pensiun, sebagai upaya terakhir," katanya menegaskan.

Dikatakan Obay, sapaan Baidhowi, maknanya adalah pemerintah dapat melakukan langkah menyesuaikan manfaat (cost sharing_ merupakan salah satu bentuk dari penyesuaian manfaat) dengan catatan sebagai upaya terakhir.

Tetapi untuk menuju ke upaya terakhir tersebut, maka ditandai atau adanya kondisi memberatkan perekonomian, apakah bentuk inflasi, bencana alam skala nasional yang mengakibatkan sumber daya ekonomi terkuras.

"Pertanyaannya apakah kondisi perekonomian kita sudah seperti itu??? Jika ya, maka Presiden JKW harus umumkan bahwa negara dalam keadaan gawat darurat," tutup Obay. (gek)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi