Tiga Tahun Memimpin, Presiden Jokowi Diingatkan Stop Politik Pencitraan

Jumat, 20 Oktober 2017 : 08.03
Demo elemen masyarakat di Jakarta menagih janji politik Presiden Jokowi
JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat mengingatkan Presiden Joko Widodo yang telah tiga tahun memimpin negeri ini agar segera memehui janji-janjinya semasa kampanye hingga diminta menghentikan politik pencitraan.

Koordinator Aksi Koalisi Penagih Hutang Jokowi Effendi Saman mengungkapkan, tiga tahun berkuasa Pemerintahan Jokowi-JK, Mengklaim pembangunan infrastruktur telah optimal tercapai, yang katanya akan dinikmati dimasa mendatang.

"Padahal proyek pembangunan infrastruktur itu telah memakan serapan anggaran dari anggaran APBN dan utang asing. Tahun 2015 terserap 25 Triliun/pinjaman dari China sebesar 40 Triliun (melalui 3 BUMN BANK Nasional/BRI, BNI dan BANK MANDIRI), Tahun 2016 sebesar 46 Triliun," sebut dia dalam siaran pers diterima Kabarnusa.com, Kamis (19/10/2017).

Pada 2016 terserap sebesar 60 Triliun semua digagas melalui dana APBN kementrian desa. Sedangkan gejolak pinjaman utang Pemerintah ke luar negeri, semula ditahun 2014 sebesar Rp 2.604, 93 Triliun kini ditahun 2017 telah meroket sebesar Rp 4.667, 41 Triliun.

Padahal ratio kemiskinan rakyat tidak signifikan bisa mengatasi masalah pengangguran selama kurun waktu 3 tahun ini. Yang lebih mengagetkan lagi adalah tercatat laporan pengaduan masyarakat ke KPK sebanyak kurang lebih 400 Kasus korupsi pembangunan infrastruktur dari desa.

Sedangkan upaya mengawasi penggunaan anggaran Negara tersebut, patut diragukan tidak efektif terserap ke desa untuk pembangunan infrastruktur. Tidak hanya itu, pihaknya menyoroti langkah pemerintah yang menggagas akan menjual BUMN kepada pihak asing, dan celakanya konon DPR Akan menyetujuinya.

Maka dapat dibayangkan aset-aset negara semakin dikikis habisan dan Rencana ini menunjukan kekalahan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan rakyat.

Situasi lain yang sangat memprihatinkan adalah, tidak konsistennya JOKOWI dalam melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan kebebasan berdemokrasi.

Kini sejumlah aktifis tersadar ditangkap dan diseret ke pengadilan dengan tuduhan mengkritik kekuasaan dan dianggap melanggar hukum. Padahal janjinya sebelum berkuasa, Jokowi-JK siap untuk dikritik, sebagai wujud untuk memelihara kebebasan berpendapat.

Ancaman bagi Rakyat ini sesungguhnya menunjukan kekalahan yg berlebihan dan anti demokrasi. Di pihak lain, saat ini Indonesia masih mengimpor beras, gula, garam, kedelai, bawang putih, sapi dan bahkan manapun di impor.

Semestinya pemerintah mengembangkan sumber daya pertanian secara progresif kerja kekayaan alam kita dan menggalakkan pembangunan agraria dengan konsep reformasi agraria secara progresif dalam skala alokasi pembangunan bagi pertanian indonesia, namun hal ini tidak diperjuangkan secara produktif.

Berdasarkan sederet masalah yang terungkap tersebut diatas, dengan ini pihaknya yang berhimpun dari berbagai elemen organisasi rakyat, mendesak
  1. Jokowi-JK selaku Presiden dan Wakil Presiden RI, agar bertanggungjawab memenuhi janji politiknya kepada Rakyat Indonesia.
  2. Stop HUTANG LUAR NEGERI
  3. Stop jual Aset2 Negara
  4. Berikan Tanah untuk Rakyat
  5. Stop Politik Pencitraan
  6. Tuntaskan pemberantasan korupsi tanpa diskriminasi
  7. Stop penangkapan para aktivis kritis
  8. Stop REKLAMASI
  9. Stop Dominasi Asing:
  10. Penuhi 66 Janji Politik JOKOWI-JK.
(des)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi