Stop Reklamasi Teluk Jakarta, Ini 7 Saran untuk Presiden Jokowi

Kamis, 19 Oktober 2017 : 12.06
Reklamasi Teluk Jakarta/foto:Antara
JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta karena dinilai telah mengabaikan konstitusi dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), melalui SK No.S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017, telah mencabut moratorium proyek reklamasi yang merubah wajah 17 pulau di Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017 dengan alasan semua persyaratan yang diminta telah dipenuhi pihak pengembang.

Sementara di pihak lain Gubernur DKI yang baru dan saat SK tersebut terbit belum dilantik berada dalam posisi difaith accomply oleh pencabutan moratorium sepihak itu, sedangkan janji politiknya adalah menolak adanya proyek tersebut.

"Maka, kita warga DKI Jakarta dan juga Indonesia dapat pastikan memperoleh tontonan adu kekuatan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah DKI Jakarta antara Menko Kemaritiman dengan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang sama-sama bersikap tegas pada dua sisi yang berlawanan," ujar Ekonom Konstitusi Defiyan Cori dalam surat elektroniknya diterima Kabarnusa.com, Kamis (19/10/2017).

Mengapa sejatinya Menko Kemaritiman begitu memaksakan diri dan pasang badan untuk tetap melanjutkan proses reklamasi 17 Pulau Teluk Jakarta yang sudah ditentang oleh banyak pihak dan kelompok masyarakat.

Kemudian, apakah reklamasi ini sesuai dengan ketentuan konstitusi, yaitu pasal 27 dan pasal 33 UUD 1945 dan apakah sesuatu yang mendesak (urgent) dilaksanakan.

Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

"Dengan mengabaikan berbagai pelanggaran Undang-Undang dan peraturan yang telah terjadi pada proses pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta, maka pembangunannya juga tak mengindahkan pasal 33 ayat 2 UUD 1945, yaitu: Bumi, Air dan kekayaan yang tersimpan di dalamnya dkuasai oleh negara," sambungnya.

Selengkapnya, pasal 33 ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Artinya, proses penyerahan reklamasi ini jelas sekali melanggar konsitusi. Selain diserahkan pada pengembang korporasi pembangunannya juga tak memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat dan hanya untuk kesejahteraan atau kemakmuran orang per orang.

Selain itu, berdasarkan pengakuan para nelayan yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian di sekitar wilayah Teluk Jakarta yang biasanya mereka memperoleh penghasilan rata-rata per hari Rp 500.000, maka pemerintah dengan memberikan izin pada pengembang untuk membangun Teluk Jakarta melalui reklamasi telah menghilangkan penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.

Kata Defiyan, jika dihitung rata-rata per bulan maka setiap nelayan kehilangan penghasilan untuk menafkahi keluarganya sebesar Rp 10.000.000 sampai Rp 12.500.000. Apakah ini bukan pelanggaran konstitusi lagi dan tindakan penghilangan Hak Azasi Manusia untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak?

Berdasarkan pertimbangan konstitusi dan dampak yang telah ditimbulkan atas adanya reklamasi Teluk Jakarta itu, maka pihaknya meminta Presiden Jokowi menghentikan pelaksanaan pembangunan Teluk Jakarta atau Reklamasi.

Setelah reklamasi Teluk Jakarta dihentikan, agar dialihkan ke enam hal ini sebagaimana saran berdasar aspirasi masyarakat.

Pertama membangun pangkalan pertahanan RI, kedua memperluas wilayah wisata bahari Ancol, ketiga membangun pengelolaan industri perikanan terpadu berbasis Koperasi untuk rakyat mulai dari hulu sampai dengan hilir.

Keempat membangun komplek perumahan nelayan terpadu kelima membangun pusat penelitian dan pengembangan industri perikanan dan kelautan dan keenam menbangun pusat Karantina dan laboratorium kesehatan dan lingkungan.

Ketujuh membangun pusat data kemaritiman nasional dan internasional serta rumah sakit khusus.

"Ini yang dapat disampaikan, supaya jalannya pembangunan dan roda perekonomian bangsa dan negara tetap taat pada dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945 serta terlebih penting dan utama adalah ditujukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan orang per orang," demikian Defian. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi