Abaikan Suara Masyarakat, YLKI Sebut Kenaikan Cukai Rokok Langkah Mundur

Sabtu, 28 Oktober 2017 : 07.20
ilustrasi/net
JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Indonesia (YLKI) menilai kenaikan cukai rokok pada 2017 sebesar 10,04 persen sebagai langkah mundur dan konservatif dari kebijakan Menteri Keuangan RI.

Diketahui, Kementerian Keuangan telah menetapkan kenaikan cukai rokok pada 2017 sebesar 10,04 persen; dan akan diberlakukan per 1 Januari 2018.

Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, jika dilihat presentasenya, kenaikan cukai tersebut merupakan langkah mundur. Sebab pada 2016 yang lalu, kenaikan cukai rokok mencapai 11, 19 persen.

"Seharusnya setiap kenaikan cukai bersifat progresif, sehingga mencapai angka minimal yakni 57 persen, sebagaimana amanat UU tentang Cukai," jelasnya dalam rilis diterima Kabarnusa.com, Jumat (27/10/2017).

Selain itu, rendahnya persentase kenaikan cukai rokok tersebut mencerminkan Menkeu masih sangat konservatif dalam mengambil kebijakan terkait kenaikan cukai rokok.

"Kenapa konservatif, karena seharusnya dengan kenaikan yang lebih tinggi pemerintah dapat menggali pendapatan dari sektor cukai yang lebih besar. Seharusnya Menkeu memahami hal ini mengingat defisitnya APBN, akibat target pendapatan pajak yang selalu jeblok," katanya menegaskan.

YLKI juga melihat, kenaikan cukai yang tinggi juga bisa menjadi instrumen pengendalian konsumsi rokok. Sebab cukai adalah 'sin tax', alias pajak dosa. Diingatkan, saat ini menurut data BPJS mayoritas penyakit yang diderita pasien BPJS adalah penyakit degeneratif, yang salah satu pemicunya adalah konsumsi rokok.

Pantas saja tiap tahun fiansial BPJS mengalami _bleeding_. Pada 2016 defisitnya mencapai Rp 9 trilyun, dan pada 2017 diprediksi mencapai Rp 12 trilyun;

Akibat rendahnya kenaikan cukai rokok oleh Kemenkeu, prevalensi merokok semakin tinggi, karena harga rokok masih sangat terjangkau baik oleh rumah tangga miskin dan atau anak-anak dan remaja.

Kenaikan cukai rokok 10,04 persen hanya berdampak terhadap kenaikan rokok sebesar Rp 30-50 per batang.

Apalah artinya kenaikan sebesar itu karena toh rokok masih bisa dibeli secara ketengan Dalam konteks ini, Tulus melihat Menkeu gagal memahami cukai sebagai "pajak dosa", sebagai instrumen pengendali konsumsi rokok.

Karenanya, patut diduga Menkeu terlalu dominan mendengarkan suara industri rokok. Tidak bersikap independen atas intervensi industri rokok. Bahkan, telah mengabaikan aspirasi/masukan dari masyarakat yang mendorong pengendalian konsumsi rokok.

Himbauan Presiden Jokowi agar petani mengurangi bertanam tembakau akibat dampak kenaikan cukai, juga hal yang tidak relevan. Kenaikan cukai 10,04 persen tidak berdampak apa pun terhadap petani tembakau.

"Nasib petani tembakau justru digerus oleh perilaku industri rokok yang seenaknya menentukan harga dan kualitas daun tembakau milik petani," tutupnya. (des)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi