Presiden Jokowi Diminta Kecam Tragedi Kamanusiaan Berbau SARA di Myanmar

Minggu, 03 September 2017 : 09.11
ilustrasi/foto:getty images
PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mendesak Presiden Joko Widodo agar segera menyampaikan kecaman keras terhadap aksi kekerasan berbau SARA atau genocide Rohingya di Myanmar.

Lukman berharap Kepala Negara atau Menteri Luar Negeri Indonesia atas nama Presiden harus mengeluarkan kecaman keras yang langsung mengarah ke pemerintahan Myanmar karena membiarkan terjadinya pembunuhan massal yang berbau SARA baik langsung maupun tidak langsung.

"Tidak langsung genoside dilakukan oleh organisasi maupun perseoangan di Myanmar, sedang secara langsung dilakukan oleh kekuatan militer myanmar," tegas Lukman dalam sebuah kesempatan di Pekanbaru, Riau, Sabtu (2/9/2017).

Selain itu, presiden dengan alasan tragedi Rohingya adalah kejahatan kemanusiaan, segera menggalang simpati Internasional, tingkat ASEAN, OKI (negara Islam), ASIA AFRIKA dan Dunia dengan menyiapkan usulan draft yang komprehensif berkenaan dengan sangsi terhadap rezim pelanggar kejahatan kemanusiaan.

Kata dia, tuduhan sampai kepada rezim pelanggar kejahatan kemanusiaan tentu harus diawali dengan sebuah tim independen di bawah PBB melakukan investigasi langsung dan penyelidikan ke Myanmar.

Yang ketiga sebagai langkah responsif, perlu kiranya segera Pemerintah Indonesia memanggil pulang Dubes Indonesia untuk myanmar, meminta penjelasan situasi sebenarnya di Myanmar, kemudian dilanjutkan dengan mengusir pulang Dubes Myanmar untuk Indonesia.

Ini sebagai langkah diplomatis awal sebelum berinisiasi melakukan langkah responsif lainnya.

Keempat, Lukman menegaskan jika terbukti Pemerintah Myanmar membiarkan bahkan militer Myanmar sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan dalam bentuk genoside, maka Indonesia harus meminta kepada ASEAN untuk mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN sekaligus menerapkan sanksi-sanksi politik, ekonomi bahkan operasi militer sekalipun.

Pemerintah bisa menggalang persiapan kekuatan militer bersama dengan negara2 ASEAN lainnya, untuk dikerahkan sebagai pasukan penjaga perdamaian.

DPR RI segera melakukan Pembahasan masalah ini, diawali dengan memanggil Dubes Indonesia untuk Myanmar (lebih dahulu dibanding Presiden lebih baik), dengar pendapat dengan saksi-saksi dari masyarakat (ormas Islam) dan pihak BIN serta intelijen lainnya, untuk mendapat gambaran secara jelas tentang tragedi Rohingya ini.

Kemudian, berdasarkan fakta-fakta tersebut DPR segera mengeluarkan sikap DPR RI dan memaksa pemerintah RI untuk melakukan langkah-langkah strategis dan responsif.

"Pemerintah bersama ormas-ormas Indonesia segera menggalang aksi kemanusiaan, untuk membantu saudara-saudara kita dari Rohingya," harap dia.

Bantuan kemanusiaan penting dimulai dari menyiapkan tempat pengungsian, kebutuhan pokok, sampai kepada menyiapkan fasilitas-fasilitas sosial yang memadai.

Sikap kedelapan, perbuatan kejahatan kemanusiaan itu adalah kejahatan pribadi bukan antar agama. Harus di ingat di Indonesia juga banyak penganut Budha.

"Jangan sampai opini yang dikembangkan mengarah kepada kebencian terhadap ummat Budha di Indonesia. Kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan," katanya mengingatkan.

Pemerintah Indonesia beserta seluruh rakyat Indonesia berwenang untuk mengajukan pemimpin dan militer Myanmar ke Mahkamah Internasional sebagai rezim pelaku kejahatan kemanusiaan dan pelanggar Hak Azasi Manusia.

"Jika itu terjadi maka dunia akan memberikan sanksi yang tegas," demikian politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi