KPPU Dorong Harmonisasi Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha Asia Timur

Kamis, 07 September 2017 : 22.45
Ketua KPPU Syarkawi Rauf/foto:kabarnusa
NUSA DUA - Negara-negara Asia Timur menyepakati perlunya sebuah harmonisasi kebijakan dan hukum persaiangan usaha di kawasan ini guna mengurangi kesenjangan antara negara maju dengan negara yang relatif baru memiliki regulasi persaingan usaha.

Ketua Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf yang menjadi salah satu penggagas pertemuan East Asia Top Level Official's (EATOP) menegaskan, pertemuan yang dihadiri 16 negara Asia Timur bersama Australia, menyepakati prinsip-prinsip yang mendorong harmonisasi kebijakan dan hukum persaingan usaha di Asia Timur.

"Harmonisasi menjadi isu penting karena secara internasional bisnis ini berkembang sangat dinamis tidak ada satu produk yang dihasilkan satu negara tidak lagi monopoli dihasilkan negara yang bersangkutan tetapi juga dari input negara lainnya," jelas Syarkawi di sela pertemuan EATOP di Nusa Dua Bali, Kamis (7/9/2017).

Produk global telah menjadi kecenderungan terjadi di Asia Timur sehingga ada kebutuhan untuk mendorong agar regulasi yang mengatur pelaku bisnis atau negara-negara di kawasan itu relatif konvergen atau satu sama lainnya.

Syarkawi menambahkan, muncul permasalahan adanya gap atau kesenjangan antara negara-negara yang sangat maju di Asia Timur seperti Jepang, Australia dan Korea sementara ada negara lainnya yang relatif baru memiliki hukum dan kebijakan persaingan atau baru memiliki lembaga otoritas persaiangan.

Menjadi tugas besar bersama, bagaimana bisa mengurangi kesenjangan atu jarak itu agar tidak semakin melebar. Dalam konteks ini, maka pentingnya peran harmonisasi itu dilakukan. Akan banyak dilakukan diskusi norma-norma hukum persaingan usaha masing-masing negara.

Kemudian dilakukan bantuan teknis kepada negara-negara yang relatif baru memiliki hukum dan kebijakan persaingan usaha. Jepang dan Australia memiliki komitmen kuat sebagai negara maju untuk membantu negara-negara baru memiliki hukum persaingan usaha agar bisa lebih maju

"Indoensia juga puya peranan dalam membantu negara yang baru punya hykum persiangan seperti Myanmar, Kamboja, Laos dan Vietnam," imbuhnya sembari menyebutkan Indonesia bahkan telah menempatkan staf di Malaysia dalam membantu penyelidikan kasus persaiangan usaha.

Pertemuan EATOP juga menghasilkan kesepakatan antara para akademisi bersama otoritas persaingan yang bersepakat membentuk jaringan para akademisi, dosen, peneliti, perguruan tinggi Asia Timur dalam bentuk network di tahun depan di Australia. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi