Koperasi dan BUMN Perkuat Struktur Kelembagaan EKonomi RI

Rabu, 13 September 2017 : 21.19
ilustrasi
JAKARTA - Sejalan dengan pandangan Presiden Pertama RI Ir Soekarno bahwa keberadaan koperasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan memperkuat struktur dan kelembagaan ekonomi di Tanah Air.

Menurut Ekonom Konstitusi Defiyan Cori, jika menilik arah dan strategi kebijakan politik ekonomi nasional yang digulirkan Presiden Bung Karno, sudah sangat jelas.

Dalam pidatonya pada Deklarasi Ekonomi 28 Maret 1963, sebagai Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno menegaskan untuk keselamatan pertumbuhan revolusi secara keseluruhan, saya tidak dapat melepaskan diri dari hukum-hukum dan dialektika Revolusi kita.

Hukum-hukum dan dialektika Revolusi Indonesia menentukan prioritas-prioritas yang mutlak perlu bagi Revolusi Kerakyatan dalam abad ke -20. Perlu disadari dan difahami bahwa strategi dasar ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari strategi umum Revolusi Indonesia.

Manifesto Politik serta pedoman-pedoman pelaksanaannya telah menetepkan strategi dasar (basic strategy) ekonomi Indonesia, yang menjadi bagian mutlak dari strategi umum Revolusi Indonesia.

Menurut strategi dasar ekonomi Indonesia, maka dalam tahap pertama harus menciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang berdih dari sisa-sisa imperlalisme dan bersih dari sisa-sisa feodalisme.

Tahap pertama adalah persiapan untuk tahap kedua, yaitu tahap ekonomi Sosiali Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia, tanpa “exploitation de l’homme par’homme”.

"Sangat jelas arah dan strategi kebijakan politik ekonomi nasional oleh almarhum Bung Karno adalah prinsip usaha bersama atau gotong royong," jelas Defiyan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/9/2017).

Yang kedua melepaskan ketergantungan ekonomi dengan asing yang menjalankan politik imperialisme dan feodalisme. "Dalam konteks saat ini, adalah neoliberalisme dan kapitalisme," tandas alumnus Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta itu.

Yang tak kalah pentingnya ditekankan Bung Karno adalah kesejahteraan bersama atau seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, prioritas sektoralnyapun disampaikan melalui adanya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang terarah dan terukur sesuai perhitungan (kalkulasi) secara efektif dan efisien.

Hal itu meliputi, pertama Sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan. Kedua sktor perhubungan antar wilayah yang menghubungkan sentra-sentra produksi daerah.

Yang ketiga desentralisasi aturan perUndang2an dan birokrasi administrasi di daerah dan pusat yang lebih menempatkan daerah sebagai sentral pembangunan dan mengurangi campur tangan pusat untuk cabang-cabang ekonomi tertentu

"Keempat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang BERIMBANG (berarti yang dijalankan alm. Pak Harto) bukan pendekatan DEFISIT yang saat ini terjadi," kata Defiyan menegaskan.

Defiyan kembali menegaskan, Struktur dan kelembagaan Ekonomi yang diutamakan Bung Karno itu adalah yang sesuai dengan prinsip Usaha Bersama atau Gotong Royong adalah Koperasi dan BUMN bukan swasta. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi