Kasus Korupsi Dana PNPM Kecamatan Pupuan Dilimpahkan Ke Kejari Tabanan

Senin, 11 September 2017 : 18.20
Penyidik Polres Tabanan saat melimpahkan berkas dan tersangka Korupsi Dana PNPM ke Kejari Tabanan, Bali
TABANAN - Berkas pemeriksaan atas kasus tindak pidana korupsi dana PNPM Mandiri Kecamatan Pupuan, atas tersangka Dra. LSD alias Bu Wibi (53) akhirnya diserahkan Penyidik Polres Tabanan, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan, Senin (11/9/2017)

Kepala Sub Bagian Humas Polres Tabanan, AKP I Putu Oka Suyasa seijin Kapolres Tabanan mengungkapkan, kasus tindak pidana tersebut terungkap setelah Tim Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali melakukan audit.

"Tim menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 164.455.500,-. Rinciannya dari pembayaran angsuran kredit Fiktif sebesar Rp 75.330.000,- dan pembayaran Angsuran nggota kelompok sebesar Rp 89.125.500,- Angsuran tersebut ternyata tidak disetor ke Kas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri ," paparnya.

Menurut Suyasa, berdasarkan pemeriksaan penyidik, tersangka Bu Wibi telah dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau memperkaya suatu korporasi atau dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat menimbulkan adanya kerugian keuangan negara.

"Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka selaku bendahara UPK PNPM Kecamatan Pupuan, dalam mengelola dana PNPM Mandiri Pedesaan untuk Program Simpan Pinjam dari tahun 2008 - 2002," jelasnya.

Disebutkan, tersangka selaku Bendahara UPK Kecamatan Pupuan tidak berpedoman dengan aturan yang berlaku atau menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di UPK Kecamatan Pupuan.

Modus operandinya, tersangka  mencairkan kredit kepada kelompok tidak dilengkapi dengan proposal. Saat kelompok tersebut sudah lunas membayar angsuran, ternyata masih tercatat mempunyai hutang, karena angsurannya tidak disetor tersangka ke Kas UPK.

"Atas Perbuatan tersangka tersebut telah melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 8 dan pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP," pungkasnya. (gus)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi