Pilkada Serentak, Hanura Prioritaskan Kader Parpol Pendukung Pemerintah

Sabtu, 05 Agustus 2017 : 13.35
Fauzi H Amro/foto:kabarnusa
KUTA - DPP Partai Hanura memprioritaskan kader-kader partai yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 yang berpasangan dengan calon dari partai pendukung pemerintahan Joko Widodo dan HM Jusuf Kalla.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Steering Committee Rapimnas Hanura Fauzi H Amro dalam jumpa pers di media center Hotel The Stone Kuta Bali, Sabtu (5/8/2017).

Dikatakannya, karena DPP telah menginstrusikan kepada seluruh jajaran pengurus daerah, calon kepala daerah hingga para caleg nantinya agar mendukung Capres Joko Widodo di Pilpres 2019 sehingga dalam pelaksanaan Pilkada serentak agar calon yang diusung bisa berpasangan dengan calon parpol koalisi pendukung pemerintahan Jokowi.

Koalisi nasional akan mencerminkan koalisi di Pilkada. Karena itu nanti akan digunakan untuk memenangkan Pilpres 2019. "Koalisi nasional itu mencerminkan di pilkada provinsi kabupaten kota dan memperkuat dalam pemenangan presiden," tegas dia.

Diakuinya, di daerah-daerah yang berjumlah sekitar 171 kabupaten kota dan provinsi ini, Hanura akan lebih merasa nyaman dengan parpol pendukung pemerintah.

"Kita juga sudah menganjurkan kepada seluruh DPC maupun provinsi yang melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk membangun koalisi partai yang sinergis dengan pemerintah," tegas dia.

Hal itu telah disarankan kepada semua pimpinan pengurus DPD dan DPC untuk membangun koalisi parpol di Pilkada yang sejalan dengan koalisi yang di pusat. Meski demikian, jika hal itu tidak bisa dilaksanakan maka DPP akan menyerahkan kembali kepada daerah masing-masing.

"Kita hanya menyarankan, tidak wajib, karena ada beberapa kasuistis, tetapi problemnya ada kader Hanura seperti di Pelembang ketua DPD, tiba-tiba ada kader juga dari PDIP ya tidak bisa, atau ada kader Golkar, ya tidak bisa disatukan, karena mereka sudah mantap semuanya ya siap kita adu" tandasnya.

Karenanya, DPP hanya bisa menyarankan di Pilkada, agar sebagusnya kolisi yang sudah ada di pemerintah atau pusat dan akan memprioritaskan itu. "Jika itu tidak bisa ya, apa boleh buat kita punya kader masing-masing," tutup anggota DPR RI itu. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi