Lido Bogor Penuh, Gubernur Pastika Rancang Rehabilitasi Pecandu Narkoba

Senin, 07 Agustus 2017 : 15.15
Gubernur Made Mangku Pastika menyampaikan Ranpernda pada Rapat Parpurna DPRD Bali 
DENPASAR - Gubernur Bali, Made Mangku Pastika mengungkapkan keseriusan pemerintah untuk membangun tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba menyusul kian gawatnya angka kasus narkoba di Pulau Dewata yang terus mengalami peningkatan.

Pastika mengingatka, peredaran gelap narkotika terus meningkat, hal ini dapat membahayakan sumber daya manusia Indonesia, terlebih bagi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang sangat rawan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Hal itu disampaikan Pastika saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali dengan agenda Penyampaian Kepala Daerah terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2017 dan Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Gedung DPRD Bali, Senin (7/8/2017).

"Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Bali terus mengalami peningkatan," ujar Pastika.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali, angka penyalahgunaan narkotika di Bali tahun 2015 mencapai 20,01 persen dari jumlah penduduk Bali atau sebanyak 671.353 orang.

Pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 2,02 persen atau sebanyak 62.457 orang. Angka ini menyadarkan kita semua bahwa Bali sudah saatnya darurat narkoba.

"Ini jelas termasuk gawatlah sudah sampai ke desa-desa, angka 2,02 persen atau sekitar 62.457 orang kan yang baru tercatat dan terdeksi, tapi kenyataannya kan bisa tiga sampai empat kali lebih dari itu," jelas Pastika.

Ia menjelaskan, saat ini di Bali belum punya tempat rehabilitasi kecuali di Bangli. Hanya saja itu, tidak representatif 100 persen untuk tempat rehabilitasi. "Masa dikirim ke Lido (Balai Besar Rehabilitasi Narkoba BNN di Bogor) terus, Lido sudah penuh" tukas Pastika.

Lebih lanjut, langkah yang menurutnya paling ideal untuk menyikapi keadaan tersebut adalah merehab bekas rumah sakit di daerah Bangli sebagai tempat rehabilitasi.

"Kita kan punya bekas Rumah Sakit itu RSUD Bangli yang sudah kita kasih lahan di sebelahnya, menurut saya itu yg paling ideal. Tinggal direhab dan ditambah spesifikasi teknis yang kita minta ke BNN," sambungnya.

Peran serta Pemerintah Provinsi Bali dirasakan masih belum maksimal dikarenakan BNN Provinsi Bali merupakan instansi vertikal sehingga menyulitkan Pemprov Bali memberikan bantuan operasional.

Hal inilah menjadi latar belakang perlunya dibuatkan payung hukum agar Pemprov Bali dapat membantu BNN Provinsi Bali dengan lebih maksimal melalui bantuan APBD Provinsi Bali.

"Nanti kita tanya BNN apa yang diperlukan. Narkoba ini kan persoalan supply dan demand. Karena ada kebutuhan sehingga supply datang terus. Dan pecandu ini kan perlu direhabilitasi," katanya mengingatkan. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi