Dorong Korban First Travel Gugat Class Action Pemerintah, Ini Alasan YLKI

Kamis, 31 Agustus 2017 : 12.10
JAKARTA - Guna memberikan pelajaran kepada Kemenag atas kelalaian atau keteledorannya dalam kasus First Travel, YLKI mendorong dan menghimbau korban/calon jemaah melakukan gugatan class action kepada Kemenag.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengungkapkan faktanya, upaya hukum pidana dan juga pencabutan izin operasional tidak serta merta mengembalikan hak keperdataan calon jemaah.

"Apakah tetap diberangkatkan dan atau dananya dikembalikan atau refund," jelas dia dalam keterangan tertulis diterima Kabarnusa.com, Kamis (31/8/2017)

Memang, jika dilihat perspektif keperdataan, permasalahan calon jemaah First Travel adalah hubungan perjanjian keperdataan. Namun, kondisi tersebut tidak akan terjadi secara eskalatif dan masif jika fungsi pengawasan Kementerian Agama berjalan.

Menurut Tulus, masifnya korban calon jemaah First Travel yang mencapai lebih dari 50 ribuan membuktikan dengan sangat gamblang bahwa pengawasan oleh Kementerian Agama (Kemenag) mandul, bak macan ompong.

"Oleh karena itu secara moral dan politik Kemenag harus turut bertanggungjawab atas nasib calon jemaah. Tidak bisa lepas tangan begitu saja," katanya mengingatkan.

Untuk memberikan pelajaran pada Kemenag atas kelalaiannya/keteledorannya, YLKI mendorong dan menghimbau korban/calon jemaah untuk melakukan gugatan class action kepada Kemenag.

Apalagi korban umroh bermasalah bukan hanya dari First Travel saja, tapi dari berbagai biro umroh. Seperti Kafilah Rindu Ka'bah dan Hannien Tour. YLKI mencatat 22.163 pengaduan umroh mangkrak dari 6 (enam) biro umroh. Belum lagi biro-biro umroh yang lainnya.

Adapun, gugatan class action bertujuan antara lain pertama menuntut tanggungjawab Kemenag untuk turut menanggung kerugian calon jemaah First Travel dan bahkan biro umroh lain.

Kedua, memberikan pelajaran dan efek jera pada pemerintah atas keteledorannya tersebut sekaligus memberikan efek jera kepada para biro umroh yang lain agar tidak meniru dan mengulang perbuatan serupa.

Ketiga, mengingatkan dan membangun kesadaran publik atas berbagai promosi biro umroh yang kian marak dan menjebak konsumen.

Gugatan class action punya dasar hukum yang cukup kuat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama (Pasal 46, UU Perlindungan Konsumen).

Atas dasar itu, pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha/First Travel yang diakibatkan adanya kelalaian/ketedoran Kemenag, adalah fakta hukum yang sangat kuat untuk dilakukan gugatan publik dengan model class action. (des)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi