Dibalik Kelangkaan Garam, YLKI Waspadai Trik Naikkan Kuota Impor

Rabu, 02 Agustus 2017 : 11.30
ilustrasi
JAKARTA - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengingatkan agar masyarakat mewaspadai adanya trik-trik pihak tertentu untuk menambah kuota impor garam dibalik isu kelangkaan garam di Tanah Air.

Dia juga menilai melambungnya harga garam, menjadi ironi yang sangat besar bagi negeri ini, karena garis pantai Indonesia terpanjang di dunia sudah seharusnya memiliki pasokan garam yang melimpah ruah.

Selain kontroversi soal beras oplosan yang kini hilang dengan sendirinya, kini masyarakat konsumen di Indonesia masih diserimpung dengan persoalan komoditas pangan lain, yakni garam.

Boleh jadi rasa garam tak lagi asin, karena harganya mencekik leher konsumen. Harga garam yang semula hanya Rp 5.000 per bungkus, melonjak menjadi Rp 12.000 per bungkus. "Di saat kenaikan harga komoditas lain, tentu makin menambah beban pengeluaran masyarakat konsumen," kata Tulus dalam rilisnya, Rabu (2/8/2017).

Bukan hanya untuk konsumsi lokal/nasional, Indonesia mampu memasok untuk kebutuhan ekspor. Tapi apalah daya, Indonesia justru menjadi negeri dengan rangking ke-35 di dunia, untuk produksi garam, yang hanya 700 ribuan ton per tahun.

Faktor penyebab rendahnya produksi garam di Indonesia bisa ditengarai oleh beberapa sebab, pertama, lahan produksi garam tdk bertambah secara signifikan, bahkan di Gresik karena pertimbangan ekonomi lahan garam dikonversi menjadi lahan industri.

Kedua, produksi garam nasional mengandalkan petani garam rakyat, sementara di sejumlah negara dikelola dalam skala korporasi, dan ketiga, alasan cuaca/iklim selalu dijadikan pemerintah sebagai sebab gagal panen, sementara di sejumlah negara seperti di China, kendala cuaca sudah bisa diatasi dengan teknologi, sehingga masa produksi garam lebih lama.

"Dengan fakta yang demikian, maka pantaslah jika 100% kebutuhan garam industri dengan kadar NaCl diatas 97% masih impor," tuturnya.

Melambungnya harga garam patut pula diwaspadai dan bahkan dicurigai bahwa ini hanyalah trik belaka untuk justifikasi menaikkan kuota impor garam. Apalagi terbukti Menteri Perdagangan menyatakan izin impor telah dikeluarkan.

Tulis menegaskan, patut diduga mafia garam akan memanfaatkan hal ini. Bukan petani atau pedagang (kecil) garam yang diuntungkan atas kenaikan ini, tetapi importir dan pedagang besar (distributor) garam.

Untuk itu, YLKI mendorong pemerintah untuk mengatasi kenaikan dan kelangkaan garam dengan meningkatkan produksi garam nasional, berikan insentif pada petani garam. Jangan jadikan alasan kenaikan harga garam hanya untuk justifikasi terselubung untuk menaikkan kuota impor garam.

Bagi masyarakat, pada titik tertentu kenaikan harga garam bisa juga dijadikan momen untuk mulai mengurangi/mengendalikan konsumsi garam. Ingat, kini bersama rokok, gula dan lemak garam menjadi salah satu pemantik timbulnya berbagai penyakit degeneratif seperti stroke dan jantung koroner.

"Menyediakan harga pangan yang terjangkau, termasuk garam, adalah tugas dan tanggungjawab negara," demikian Tulus. (des).

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi