Wagub Sudikerta Pede Bisa Tuntaskan Kemiskinan di Bali

Jumat, 28 Juli 2017 : 08.08
DENPASAR - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta percaya diri (pede) menegaskan permasalahan kemiskinan di Pulau Dewata akan segera dituntaskan dengan berbagai upaya dan terobosan yang telah dilakukan pemerintah.

Berbagai program pro rakyat telah dilaksanakan dengan baik dan masyarakat miskin pun sudah merasakan.

Oleh karena itu, Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta menginginkan agar permasalahan kemiskinan di Bali segera dituntaskan sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin di Bali dan mencapai Bali yang Mandara.

Hal itu disampaikannya usai melaksanakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali, Kamis (27/7/2017).

"Program kita sudah berjalan dengan sangat baik dan ke semua program kita itu sudah pro rakyat miskin, sehingga saya harapkan kemiskinan yang tinggal 4,25% tersebut dapat segera dituntaskan," jelas Sudikerta.

Menurutnya segala program dalam visi Bali Mandara telah mampu dilaksanakan dengan baik oleh para stakeholder dan juga program-program tersebut sangat mendukung upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

"Berkat kerja keras, cerdas, iklas, tuntas dan berkualitas melalui Program Bali Mandara, kami telah melakukan intervensi kebijakan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali, diantaranya kegiatan Beasiswa Miskin.

Beasiswa Miskin Kedokteran, SMA dan SMK Bali Mandara, Beasiswa Jurusan Langka Peminat, JKBM yang terintegrasi dengan JKN, Bedah Rumah, Gerbang Sadu Mandara, Simantri, Jamkrida dan Lain-lainnya, sebagai usaha nyata terukur Pemerintah Provinsi Bali dalam percepatan penanggulangan kemiskinan," ungkapnya.

Selain itu, peran data juga sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sudikerta berharap pihak BPS mampu untuk menyediakan data yang akurat sehingga jumlah kemiskinan di Bali bisa ditekan seminimal mungkin.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan upaya penanggulangan secara sistimatis dan terpadu dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.

Agar upaya penanggulangan kemiskinan tersebut dapat berjalan lebih efektif, efesien dan akuntabel, maka kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai representasi dari kordinasi dan sinkronasi program penanggulangan kemiskinan di daerah harus terus ditingkatkan sehingga berkontribusi optimal dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Putu Astawa melaporkan, bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan Rapat Koordinasi ini adalah dalam upaya mensinergikan dan memantapkan dukungan Implementasi kebijakan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota.

Acara yang dilaksanakan selama sehari tersebut juga diisi dengan paparan dari, BPS Provinsi Bali, Bappeda Kabupaten/Kota se-Bali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali dan Bappeda Litbang Provinsi Bali. (gek))

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi