Sinergi KPPU dan Dekopin Percepat Kemitraan Yang Sehat dan Berkelanjutan

Kamis, 13 Juli 2017 : 06.17
Ketua KPPU Syarkawi Rauf / dok.kabarnusa
DENPASAR - Dengan adanya sinergi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) diharapkan bisa mempercepat kemitraan yang sehat dan berkelanjutan.

Hal itu yang mendasari dilakukannya penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang difokuskan pada pengawasan pelaksanaan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar.

Bertindak sebagai Pihak Pertama dari KPPU adalah Syarkawi Rauf sebagai Ketua KPPU, sedangkan Pihak Kedua adalah H. A. M. Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin di Makassar, Rabu (12/7/2017).

Kerja sama didasarkan pada kesamaan cara pandang dari kedua belah pihak untuk melakukan upaya terbaik dalam menjamin keadilan dan pemerataan usaha dalam rangka memperkuat dan kemandirian ekonomi nasional melalui kemitraan yang sehat antara pelaku usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan implementasi kemitraan sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kemitraan maka diperlukan optimalisasi fungsi pengawasan usaha yang dimiliki oleh KPPU.

Guna mengoptimalkan fungsi pengawasan implementasi kemitraan tersebut, maka KPPU harus bersinergi dengan semua elemen, salah satunya dengan Dekopin yang selama ini menjadi wadah tunggal gerakan koperasi Indonesia.

"Sinergi KPPU dan Dekopin akan memberi dampak positif bagi upaya percepatan terciptanya kemitraan yang sehat" jelas Ketua KPPU, Syarkawi Rauf . KPPU mencatat, struktur jumlah pelaku usaha Indonesia 99 persen adalah usaha kecil dan mikro, sedangkan 1 persennya dalam kategori menengah dan besar.

Dari komposisi tersebut, jumlah pelaku usaha yang telah melakukan kemitraan berjumlah kurang dari 10 persen sehingga tentunya berpotensi menimbulkan ketimpangan antara usaha kecil dan mikro dengan menengah dan besar.

Melalui jaringan kerja Dekopin yang tersebar luas di seluruh Indonesia serta kewenangan yang dimiliki KPPU, diyakini akan menjadi kolaborasi yang efektif untuk mereduksi ketimpangan ekonomi tersebut.

Dengan sinergi KPPU dan Dekopin dapat bersama-sama mengawal implemetasi kemitraan yang sehat, Koperasi dan UMKM tidak lagi hanya dijadikan segementasi pasar pelaku usaha besar, melainkan menjadi mitra usaha yang sesungguhnya bagi pelaku usaha besar untuk meningkatkan daya saingnya di pasar yang semakin terbuka lebar.

"Untuk itu, lanjut Syarwaki, kemitraan usaha yang dibangun harus berkelanjutan, dengan prinsip tumbuh bersama. Perwujudan perekonomian nasional yang berkeadilan akan terakselesari dengan baik melalui dukungan penuh pemerintah mewujudkan kemitraan usaha yang berkelanjutan," tutup Syarkawi.

Selanjutnya, guna merealisasikan Nota Kesepahaman ini secara teknis KPPU dan Dekopin sepakat untuk segera membentuk Satuan Tugas yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (des)
Berita Terbaru
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi