Menteri Susi Minta Pejabat Baru KKP Berkomitmen Tekan Illegal Fishing

Jumat, 07 Juli 2017 : 14.12
Menteri Susi Pudjiastuti/net
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti meminta para pejabat baru eselon II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dilantik bersama-sama menekan praktek penangkapan ikan secara ilegal atau "illegal fishing".

Hal itu disampaikannya saat melantik para pejabat di Auditorium Tuna Gedung Mina Bahari 4. Dia juga memberhentikan dengan hormat Dr. Endang Suhaedy, dari jabatan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Dua orang pejabat eselon II Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Ir. Yuliadi, sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Ir. Frits Penehas Lesnusa, sebagai Direktur Pelabuhan Perikanan.

Menteri Susi turut melantik empat orang pejabat eselon II Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Dr. Bambang Suprakto, sebagai Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr. Hari Eko Irianto sebagai Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Dr. Ir. Tukul Rameyo sebagai Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, serta Ir. Bambang Susanto sebagai Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.

Dalam sambutannya, Menteri Susi memaparkan, permintaan makanan laut (seafood) terus meningkat karena kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat turut meningkat. Ini dinilai berdampak pada ketersediaan sumber daya alam itu sendiri.

Permasalahan terjadi adalah sebanyak lebih dari 30 persen seafood dunia merupakan hasil penangkapan ilegal (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing/IUUF).

“Saya ingatkan, pengamanan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing tidak pernah boleh berhenti dan tidak pernah boleh dianggap sambil lalu” tegas Menteri Susi baru-baru ini dilansir laman kkp.go.id.

Pejabat eselon II yang dilantik agar mampu mengemban tugas-tugasnya dalam menekan penangkapan ilegal, meningkatkan konsumsi ikan nasional, dan meningkatkan produktivitas budidaya.

Pihaknya menekankan agar para pejabat terlantik mampu menjalankan tugasnya secara transparan, “Siapa mengelola apa dan berapa.” Transparansi perizinan khususnya sertifikasi perizinan yang baik dan benar seperti tidak memberikan izin pada kapal-kapal nelayan milik asing perlu menjadi perhatian.

Jabatan yang diemban oleh keenam pejabat eselon II ini mampu menciptakan laut yang dapat menguntungkan semua pihak.

Pada pelantikan ini, keenam pejabat eselon II mengucap sumpah jabatan. Sumpah merupakan komitmen tertinggi manusia profesional yang diberikan promosi atau jabatan dengan cara mengemban tugas atau wewenang yang diberikan dengan baik dan benar.

Menteri Susi menambahkan penting bagi pejabat negara untuk merefleksikan dirinya. "Apakah saya sudah melanggar sumpah? Apakah dari sumpah saya yang belum saya lakukan," demikian Susi. (des)
Berita Terbaru
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi