KPPU Gandeng Satgas Pangan Sidak Stabilkan Harga Beras

Jumat, 21 Juli 2017 : 15.40
JAKARTA - Pengawasan terhadap komoditas pangan kembali dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Satgas Pangan dengan melakukan sidak.

KPPU beserta Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan dibawah koordinasi Polri menggelar sidak di Karawang Kamis dini hari 21 Juli 2017.

"Sidak ini merupakan bagian dari upaya menghindarkan eksploitasi konsumen oleh kekuatan pasar yang menguasai jejaring distribusi beras di Indonesia," jelas Ketua KPPU, Syarkawi Rauf.

Kata Syarkawi, KPPU dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dipimpin Polri berkomitmen penuh mengawal amanah Presiden Joko Widodo untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Terkait industri beras, KPPU melakukan melakukan pemetaan jejaring distribusi, pemetaan titik simpul distribusi di mana terdapat potensi persaingan usaha tidak sehat terjadi serta telah mengidentifikasi pelaku-pelaku usaha yang menjadi penguasanya.

Dikatakan, struktur industri beras cenderung kompetitif di tingkat petani dan pengecer, tetapi cenderung oligopoli di pusat-pusat distribusi (Midlemen).

Perlindungan petani dilakukan Pemerintah, melalui penetapan harga dasar pembelian gabah dan harga eceran tertinggi beras. Hanya saja, di hilir diserahkan pada mekanisme pasar, sehingga penguasa jejaring distribusi leluasa mengeksploitasi konsumen melalui kenaikan harga.

Disparitas harga memberikan gambaran tersebut. Harga dasar gabah petani untuk kering panen sekitar Rp 3.700/kg dan gabah kering giling Rp 4.600/kg. Sementara Harga pembelian beras petani ditetapkan Rp 7.300/Kg.

Harga pasar riil saat ini berada di kisaran Rp 10.500/Kg. Meskipun ada sejumlah pelaku usaha yang menjual pada harga lebih tinggi. Biaya produksi petani diperkirakan Rp 3.150/Kg.

Dengan perkiraan produksi gabah 79.6 juta ton atau 46.5 juta ton beras, dan dengan mempertimbangkan harga-harga sebelumnya marjin (keuntungan) yang dinikmati petani (56 juta orang) Rp 65.7 Triliun.

Sementara marjin keuntungan perantara petani dengan konsumen (middle men) mencapai Rp 186 Trilyun. Keuntungan ini dinikmati oleh jumlah pelaku usaha yang lebih kecil.

"Tingginya disparitas harga ini yang menjadi masalah, karena ada pedagang perantara yang mendapat keuntungan lebih besar dan membuat harga beras di tingkat pengecer juga tinggi, sementara itu ironisnya petani justru tidak dapat memperoleh peningkatan kesejahteraan," jelas Syarkawi.

Karenanya, salah satu upaya yang akan kita lakukan ke depan adalah mengurangi margin keuntungan di middle men (rantai pasok). Margin tersebut kita geser ke petani sehingga harga pembelian beras petani bisa mencapai sekitar Rp 7.500 - Rp 8.000 /kg dan

Pihaknya mendukung langkah pemerintah menerbitkan kebijakan penetapan harga tertinggi beras di tingkat konsumen akhir se besar Rp 9.000/kg. Pengaturan ini HET tertuang Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 47/M-DAG/PER/7/2017.

Kebijakan penetapan harga acuan pembelian dan penjualan beras di hulu dan hilir ini dapat dijadikan mekanisne kontrol pemerintah untuk mengurangi disparitas harga di sisi petani, pelaku usaha dalam jejaring distribusi beras, dan konsumen.

"Harapan Presiden Jokowi adalah semua bisa tersenyum mulai dari petani, middle men (orang-orang yang ada di rantai pasok), hingga ke konsumen akhir," demikian Syarkawi. (des)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi