HP2M Desak Presiden Jokowi Cabut Perppu Ormas

Sabtu, 15 Juli 2017 : 17.09
ilustrasi/foto:ZooiWNN
JAKARTA - Himpunan untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (HP2M) mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut kembali Peraturan Pemerintah (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Lahirnya Perppu tersebut dianggap sebagai cara-cara otoriter karena menghilangkan fungsi pengadilan dalam pembubaran organisasi serta mengukuhkan peran pemerintah sebagai penentu siapa dan organisasi apa yang menentang Pancasila.

Diketahui, HP2M merupakan NGO yang didirikan tahun 1980-an dan bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dan mengawal negara demokratis. Perppu tersebut bisa dijadikan senjata untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan kelompok organisasi yang dianggap menentang Pancasila.

Peraturan Pemerintah (PERPPU) itu menimbulkan gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, bersama ini kami para peneliti yang tergabung dalam Himpunan Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (HP2M).

Sekretaris Jenderal HP2M Budiyana Saifullah menegaskan sikap itu disampaikan setelah melakukan kajian secara seksama dan dengan hasil pertimbangan.

Pertama, Penerbitan PERPPU 2 tahun 2017 ini telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi No 38/PUU-VII/2009 perihal 3 (tiga) syarat dalam penerbitan PERPPU, yakni (1) adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU.

Yang kedua, adanya Kekosongan Hukum karena UU yang dibutuhkan belum ada atau tidak memadai. Ketiga,Kekosongan Hukum tidak dapat diatasi dengan prosedur normal pembuatan UU.

"Jelas tidak ada kekosongan hukum saat ini terkait dengan kebutuhan pemerintah mengawasi Ormas, mekanisme demokratis membahas UU bersama DPR pun sangat terbuka," sebut Budiyana dalam keterangan tertulisnya diterima Kabarnusa.com, Sabtu (15/7/2017) .

Selanjutnya, Perppu ini mengangkangi prinsip supremasi hukum, dan due process of law dengan menghilangkan proses peradilan sebagai jalur pembubaran ormas. Dimana pembahasan pentingnya Peradilan sebagai mekanisme diakui Pemerintah dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Publik dalam pembahasan UU 17 Tahun 2013.

Pertimbanga ketigam mekanisme kekuasan penuh serta sendirian oleh pemerintah untuk menilai, menindak dan bahkan membubarkan suatu ormas lewat PERPPU adalah cara-cara otoritarian yang sudah sangat tidak relevan dilakukan di negeri kita tercinta ini, serta akan memutar jarum jam sejarah ke belakang dan membuat kontraproduktif dalam penyelesaian masalah.

Alasan keempat, Perppu tersebut sangat potensial untuk digunakan secara sewenang-wenang untuk membungkam lawan-lawan politik.

Terlebih lagi, PERPPU ini melanggar hak asasi manusia terutama dalam hal kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, sebagaimana diamanatkan Konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Kelima Perppu ini mengutamakan cara-cara pendekatan struktural, hard power, repressif yang bertentangan dengan  nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah, gotong royong, kemanusiaan dan keadilan sosial," tegasnya lagi.

Karenanya HP2M dengan tegas menolak diterbitkannya PERPPU No. 2 Tahun 2017. Selain itu, pihaknya mendesak kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo untuk mencabut atau menarik kembali PERPPU Perubahan UU Ormas karena hanya menambah kegaduhan.

"Kami mminta kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menolak mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang," tandasnya lagi.

Pernyataan sikap terakhir, HP2M mendukung pemerintah dalam upaya merawat kesatuan dan keutuhan NKRI, akan tetapi langkah-langkah yang diambil harus tetap mengedepankan asas keadilan dan berdasar Konstitusi dan Undang-Undang. (des)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi