Banyak Pelanggaran, Tim Kemeneg LH Turun ke Tahura Ngurah Rai

Kamis, 13 Juli 2017 : 22.00
Kawasan Tahura Ngurah Rai yang terjadi pembabatan mangrove
DENPASAR - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menurunkan tim guna melakukan pengecekan di kawasan Tamah Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai yang dilaporkan terjadi banyak pelanggaran mulai reklamasi liar hingga persertifikatan tanah negara.

Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Bali, Ir. I Gede Nyoman Wiranatha mengungkapkan, banyak pelanggaran di kawasan Tahura, baik kategori berat maupun ringan. Pelanggaran itu, seperti pembuangan limbah, sampah, pembabatan dan sertifikat. Bahkan, ada 14 titik kawasan Tahura di Bali yang diserifikat.

"Semuanya ini sudah dilaporkan ke Polda. Bahkan, tim Kementerian Lingkungan Hidup hari ini turun ke Bali untuk mengecek pelanggaran-pelanggaran itu yang mana untuk diteruskan ke jalur hukum," ungkapnya kepada wartawan di Denpasar, Kamis (13/7/2017).

Di pihak lain, dia mengapresiasi kinerja Polda Bali dalam menangani kasus dugaan reklamasi liar dan pembabatan pohon di pesisir barat Pantai Tanjung Benoa di mana polisi telah menetapkan tersangka I Made Wijaya, alias Yonda.

Untuk itu, dia berharap koordinasi dan kerjasama, baik dengan kepolisian dan kejaksaan terus berjalan mengingat masih banyak pelanggaran-pelanggaran di kawasan Tahura yang ada di Bali.

Dia mengapresiasi atas koordinasi yang dilakukan dengan teman-teman dari Reskrimsus Polda Bali.

Kadis Kehutanan Gede Nyoman Wiranatha
Disinggung alasan Yonda sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang mengatakan, pantai pesisir barat Tanjung Benoa adalah Wewidangan Adat dibantah Wiranatha. Yang benar, kawasan tersebut adalah Taman Hutan Raya (Tahura) I Gusti Ngurah Rai.

"Ini kawasan Tahura, bukan wewidangan adat," tegasnya lagi. Ia mempersilahkan pihak-pihak tertentu untuk menunjukkan bukti-buktinya dalam proses persidangan nanti mengingat kasus ini telah masuk ke ranah hukum.

"Kalau itu hutan adat, adatnya bisa lakukan penunjukkan? Ya, kalau pihak lain punya data akan dibuktikan di pengadilan nanti," tegas dia. Diketahui, lahan seluas 22 are di pesisir barat Pantai Tanjung Benoa itu adalah kawasan Tahura. Sehingga tidak ada aktivitas apapun tanpa izin.

Mengenai alasan Yonda bahwa yang dia lakukan tersebut adalah penataan pantai mengikat kawasan tersebut dengan menggunakan uang secara swadaya dari masyarakat dan upaya penyelamatan Pura dari abrasi, Wiranatha menjelaskan bahwa semua itu ada prosedurnya.

Dijelaskan, untuk Pura yang ada dikawasan Tahura, semuanya diakomodir dan ada aturannya. Untuk penataan, pemerintah sudah tahu itu kawasan kumuh sehingga ada program jangka panjang.

Kalau penataan, faktanya terjadi pembabatan pohon untuk akses jalan ke pantai dengan lebar satu are dan panjang 35 meter. Selain itu, seluas empat are untuk pembuatan bedeng proyek yang sekarang sudah dibongkar.

"Aturan semuanya sudah jelas, bahwa dilarang menebang pohon di dalam kawasan Tahura," terangnya. Demikian pula, soal penggunaan dana penataan kawasan secara swadaya, juga tidak dibenarkan mengingat kawasan tersebut adalah Tahura.

"Nanti orang lain yang punya uang bisa akan melakukan kavling di kawasan Tahura. Apapun definisinya, jangan merubah bentang alam. Jangan main-main dengan kawasan Tahura karena ada aturannya," katanya mengingatkan. (gek)
Berita Terbaru
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi