Panglima TNI Ingatkan Masyarakat Waspadai Penjajahan Media Sosial

Senin, 05 Juni 2017 : 16.31
YOGYAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan masyarakat agar mewaspadai media sosial sebagai penjajahan baru seiring kemajuan informasi dan teknologi.

Usai sholat taraweh, Panglima TNI memberikan kuliah ceramah kebangsaan yang dikemas dengan acara pengajian Ramandhan kepada 5000 Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan undangan di Masjid Islamic Center Kampus UAD Yogyakarta, Minggu (4/5/17).

Krisis ekonomi dan depresi ekonomi diakibatkan oleh kemajuan tehnologi. Indonesia berpotensi masuknya imigran apabila tidak diwaspadai maka akan terusir dari Indonesia.

Pembangunan ekonomi tidak dilihat dari besarnya negara dan besarnya energi tapi dari seberapa besar inovatif yang diciptakan. Apabila negara kalah dalam inovatif maka akan terjadi krisis ekonomi.

Tantangan kedepan adalah terorisme dan faham radikal, kalau di syiria tidak aman maka ISIS akan masuk Asia Tenggara masuk di Marawi yang sangat dekat dengan Indonesia. Menurut Panglima, jika masih menggunakan UU Teroris yang sekarang sangat berbahaya karena berbuat dulu baru ditangkap.

Seluruh masyarakat harus peduli dan mewaspadai teroris. Tidak Lupa Panglima TNI juga menyoroti masalah yang akhir-akhir ini banyak menyita perhatian yaitu Penjajahan media sosial perlu diwaspadai.

Pasalnya, yang diserang tidak hanya orangtua tetapi sudah masuk ke anak anak dan penistaan agama adalah melanggar hukum. Tetapi di Indonesia bisa menjadi persoalan SARA, ini fakta dan Negara Asing ikut campur dalam persoalan penistaan agama.

Menyinggung masalah sumber daya alam, ia menambahkan bahwa Kekayaan sumber alam sangat rawan terjadinya perpecahan bangsa.

"Alhamdulillah bangsa ini punya Muhammadiyah sehingga perpecahan belum terjadi. Bila tidak ada Islam, Kristen, Katholik, Budha dan Hindu bukan Indonesia itulah Bhineka Tunggal Ika," tegasnya,

Untuk berinteraksi sesama manusia harus dilakukan dengan adik dan beradab, cara berdemokrasinya harus sesuai dengan Pancasila dan demokrasi yang ada sekarang tidak sesuai dengan Pancasila karena tidak dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.

Hadir dalam acara ceramah kebangsaan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta antara lain, DR. Haedar Nasir, (Ketua PP Muhammadiyah), Dr. H. Kasiyarno, (Rektor Universitas Ahmad Dahlan), Ahmad Hanawi Rais (Wakil Komisi I DPR RI), Mayjen TNI Tatang Sulaiman (Pangdam IV Diponegoro), Brigjend Pol Ahmad Dofiri (Kapolda DIY), Walikota Yogyakarta Drs. Haryadi Suyuti. (des)
Berita Terbaru
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi