OTT Polda Bali, Dua Pejabat Gianyar Tersangka Korupsi

Sabtu, 17 Juni 2017 : 14.11
Polda Bali berikan keterangan pers OTT terhadap dua pejabat di Gianyar (foto"istimewa)
DENPASAR - Polda Bali menetapkan dua tersangka I Ketut M atau IKM (48) dan I Nyoman S atau INS (50) masing-masing menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar IKM dan Kabid Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

INS lebih dahulu diringkus Satgas Contra Transnational Organize Crime (CTOC) bersama Subdit III Tipidkor Polda Bali dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar, Jumat 16 Juni 2017.

Dari pengembangan kasusnya, polisi juga menetapkan IKM sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pungutan liar. Penetapam IKM sebagai tersangka setelah tim penyidik memeriksa secara marathon 8 orang saksi termasuk tersangka INS.

Wadir Reskrimsus Polda Bali AKBP Ruddi Setiawan dalam siaran persnya mengatakan, penetapan IKM dan INS sebagai tersangka terkait pengurusan ijin Tanda Daftar Perusahaan Usaha Pariwisata (TDUP).

Dia menyebutkan, saat OTT Jum'at kemarin, petugas menyita barang bukti uang Rp. 14.450.000,-.

Akibat perbuataannya, keduanya dijerat pasal 11, Pasar 12 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

"Ancaman hukuman minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 Juta," ungkap AKBP Ruddi, Sabtu (17/6/2017).

Ruddi mengungkapkan, kedua pejabat itu diduga melakukan pelanggaran dengan menyalahgunakan prosedur dalam mengurus tanda daftar usaha pariwisata. Mestinya, sesuai aturan pengurusan itu tidak dipungut biaya namun oknum tersebut diminta biaya.

Dijelaskan lagi, modus tindak kejahatan mereka dengan menuliskan dua angka depan jumlah uang yang harus disetorkan pada secarik kertas kecil. Jika kertas tersebut telah dicap stempel kantor dinas setempat, artinya korban sudah menyetorkan uang.

Petugas menemukan dua lembar kertas lain bertuliskan angka "50" dan "75" yang belum dicap stempel kantor dinas setempat saat dilakukan OTT. Diduga, dua lembar kertas tersebut belum sempat dieksekusi lantaran belum dibubuhkan cap untuk itu masih didalami tim penyidik.

Pihaknya memperkirakan aksi tersebut telah dilakukan sejak lama, mengingat keduanya menjabat pada Desember 2016. "Uang itu tujuannya untuk mempercepat izin. Kami dapat informasi itu, kemudian kami tindaklanjuti dalam operasi tangkap tangan itu," katanya. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi