LBH Bali Buka Posko Pengaduan THR Keagamaan

Kamis, 15 Juni 2017 : 23.18
ilustrasi
DENPASAR - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali membuka Posko Pengaduan Pelanggaran Tunjangan hari Raya (THR) Keagamaan.

Sebentar lagi, umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Keagamaan tidak bisa dipisahkan dengan isu utama klas buruh di Indonesia dan Bali pada Khususnya, yakni Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.

Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan telah diatur dalam Peraturan Mentri Ketenagakerjaan (PERMENAKER) No. 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yaitu dalam Pasal 5 ayat (4).

Dalam aturan itu disebutkan bahwa "THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan".

Ketentuan ini berlaku untuk semua agama yang ada di Indonesia. Hari Raya Idul Fitri bagi buruh yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi buruh yang beragama Kristen Katholik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi bagi buruh yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi buruh yang beragama Budha, dan Hari Raya Imlek bagi buruh yang beragama Konghuchu.

"Meskipun sudah diatur, akan tetepi kenyataannya tidaklah sesuai dengan ketentuan di atas. Berdasarkan aduan yang kami terima, masih cukup banyak kawan-kawan buruh yang mengeluhkan terkait THR ke LBH Bali," ujar jelas Haerul Umam dari Divisi Perburuhan YLBHI LBH Bali dalam siaran pers diterima Kabarnusa.com, Kamis (15/6/2017).

Masalah yang mereka adukan yaitu tentang THR yang diberikan dibawah Upah yang seharusnya mereka terima, pemberian THR yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan Hari Raya Keagamaannya.

Lemahnya pengawasan Pemerintah menjadi faktor dominan kenapa masih banyak perusahaan yang melanggar peraturan dalam hal ini pemberian THR.

"Kita jarang, bahkan hampir tidak pernah mendengar tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait hak-hak normative buruh," jelas Haerul.

Dengan banyaknya Pelanggaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, kami Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali membuka Posko Pengaduan Pelanggaran Tunjangan hari Raya (THR) Keagamaan.

Posko Pengaduan itu bertempat di Jl. Plawa No. 57 Denpasar (kantor LBH Bali), 0361-223010.

"Bagi kawan-kawan buruh yang mengalami masalah dengan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bisa melaporkan ke Dinas tenaga kerja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, atau ke kantor YLBHI_LBH Bali," demikian Haerul. (gek)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi