Kemenko Kemaritiman Serap Aspirasi Nelayan Lobster Tabanan

Sabtu, 17 Juni 2017 : 10.47
Rombongan dari Kemenko Kemaritiman berfoto bersama undangan dan nelayan lobster Tabanan seusai acara
TABANAN - Tim dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman) Republik Indonesia melakukan kunjungan lapangan temu nelayan lobster di Wantilan Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Tabanan, Bali, Jum'at (16/5/2017)

Ketua Tim Menko Kemaritiman, Kabid Pengelolaan Sumber Daya Hayati Kemenko Kemaritiman Dr. Gladys Peuru saat diwawancarai wartawan mengungkapkan, maksud kunjungan lapangan ini adalah untuk menyerap aspirasi nelayan lobster di Kabupaten Tabanan terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016.

Disebutkan, Permen KP No.56 Tahun 2016 tersebut merupakan revisi dari Permen KP No. 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Rajungan dan Kepiting.

Pada Permen KP No. 1 Tahun 2015 menyebutkan ukuran lobster yang boleh ditangkap minimal berukran 300 gram. Setelah direvisi, dalam Permen KP No 56 Tahun 2016, lobster yang boleh ditangkap berukuran minimal 200 gram.

"Nelayan Lobster di Kabupaten Tabanan menginginkan, Permen KP tersebut kembali direvisi lagi agar ukuran lobster yang boleh ditangkap minimal beratnya 100 gram per ekor," katanya.

Menurut Gladys, berdasarkan hasil diskusi dengan nelayan lobster di Tabanan dan pemaparan dari DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tabanan serta masukan dari sejumlah pihak, terungkap lobster yang ditangkap di laut selatan Bali umumnya dan Kabupaten Tabanan pada khsusunya, sebagian besar dari jenis Lobster Pasir.

Lobster jenis pasir yang tertangkap tersebut sebagian besar berukuran 100 gram. Jarang yang berukuran di atas 100 gram. Meski baru berukuran 100 gram, ternyata lobster pasir sudah matang gonad dan bertelur.

"Berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016, lobster pasir yang beratnya 100 gram tersebut tidak boleh ditangkap dan diekspor. Inilah yang dikeluhkan nelayan Tabanan. Karena dengan adanya Permen KP tersebut, mereka tidak bisa lagi menangkap dan menjual lobster pasir karena ukrannya yang kurang dari 200 gram," paparnya.

Terkait aspirasi nelayan lobster di Tabanan, Gladys berjanji pihaknya akan menampung, memperjuangkan dan mengusulkannya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar Permen KP No.56 Tahun 2016 yang dikeluhkan nelayan tersebut ditinjau ulang atau bisa kembali direvisi.

"Tentu saja usulan kami tersebut akan disertai dengan berbagai telaah dan analisis dari berbagai pihak dan akademisi. Misalnya saja wilayah penangkapan dibagi dalam tiga zona Barat, Tengah dan Timur, lobster yang ditangkap dibedakan ukuran minimalnya berdasarkan jenis lobsternya serta wilayah tangkapan," pungkasnya.

Pada acara temu Nelayan lobster di pantai yeh gangga tersebut, tampak hadir juga akademisi dari Universitas Hasanudin dan Unram, sejumlah pejabat dari Kemenko Kemaritiman dan KKP, Kadis Perikanan Kabupaten Tabanan, Ketua DPC HNSI Kabupaten Tabanan, Penyuluh Perikanan dan undangan dari instansi terkait lainnya. (gus)
Berita Terbaru
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi