Dorong Perekonomian Daerah, TPKAD Tingkatkan Percepatan Akses Keuangan

Selasa, 06 Juni 2017 : 23.22
Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra Zulmi (dok.kabarnusa)
DENPASAR - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali  terus mendorong meningkatkan percepatan akses keuangan masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat lebih sejahtera.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara; Zulmi bersama Wakil Gubernur Bali; I Ketut Sudikerta memimpin rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara; Jalan. Diponegoro No.134 Denpasar, Selasa (6/6/17).

Diketahui, TPAKD adalah forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat lebih sejahtera.

Hadir dalam rapat tersebut seluruh anggota TPAKD Provinsi Bali dari para pelaku industri jasa keuangan dari sektor perbankan, pasar modal dan IKNB yang tergabung dalam Pokja Teknis Sektor Jasa Keuangan.

Juga, para kepala dinas dalam jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bali yang termasuk dalam Pokja Teknis Sektor Usaha.

Dalam laporannya, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara; Zulmi, mengungkapkan, program-program TPAKD Provinsi Bali sangat erat kaitannya dengan tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat Bali.

Berdasarkan Survey Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2016 indeks literasi keuangan nasional sebesar 29,66% dan indeks inklusi keuangan nasional sebesar 67,82%.

"Sedangkan tingkat literasi dan inklusi keuangan Provinsi Bali di tahun 2016 berdasarkan survey tersebut berada di atas rata-rata nasional," jelasnya. Untuk tingkat literasi, Provinsi Bali menduduki peringkat 5 nasional dengan indeks sebesar 37,45%. Sedangkan tingkat inklusi berada di peringkat 3 dengan indeks sebesar 76,00%.

TPAKD Provinsi Bali memiliki beberapa program untuk mencapai tingkat inklusi dan literasi tersebut di yaitu, membantu program pemerintah dalam ketahanan pangan melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), dan Asuransi Nelayan bekerja sama Dinas terkait dan PT. Jasindo Cabang Denpasar.

Berdasarkan data dari PT. Jasindo Cabang Denpasar, pada tahun 2016 lebih dari 20.000 hektar sawah dan 2.900 ekor sapi di seluruh Bali telah diasuransikan. Sedangkan untuk asuransi nelayan, hampir 10.000 nelayan di Bali telah tercover program asuransi pemerintah.

Jumlah ini diharapkan terus meningkat di tahun 2017 seiring dengan sosialisasi-sosilaisasi yang dilakukan oleh PT. Jasindo Cabang Denpasar bersama OJK dan dinas terkait.

Meningkatkan akses masyarakat terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama dengan 13 bank penyalur KUR yang berkantor di Bali termasuk mendorong kerjasama Bank Umum penyalur KUR dengan BPR-BPR yang ada di Bali.

"Hingga posisi April 2017, KUR yang disalurkan mencapai Rp3,2 Triliun yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Bali," sebut Zulmi. Sebagian besar masih disalurkan di sektor perdagangan besar dan eceran.

Sesuai dengan target pemerintah tahun 2017, ditargetkan 40% dana KUR wajib disalurkan ke sektor pertanian, perikanan dan kelautan serta industri-industri hulu pengolahan produk-produk sektor tersebut.

Kemudian, membantu program Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan 100 Desa Wisata pada tahun 2018 bekerja sama dengan LJK di Provinsi Bali.

Berdasarkan pemaparan dari Kepala Dinas Provinsi Bali; Agung Yuniartha telah terbentuk 70 Desa Wisata di Bali sehingga perlu kerjasama antar instansi untuk membentuk 30 Desa Wisata lainnya hingga tahun 2018.

Menurut Yuniartha, digelarnya Focus Group Discussion tentang Desa Wisata yang akan dilaksanakan oleh OJK regional 8 Bali dan Nusa Tenggara. Sosialisasi tentang keuangan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat di Bali.

Seluruh program-program tersebut dapat terlaksana apabila terjalin koordinasi yang baik antara Lembaga Jasa Keuangan di Bali dengan Dinas-Dinas terkait.

Wakil Gubernur Bali dalam sambutannya, program-program TPAKD Provinsi Bali bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali serta memeratakan pembangunan ekonomi di seluruh Bali.

"Sinergi antara OJK dan Pemerintah Daerah melalui TPAKD sangat diperlukan melalui program-program kemitraan LJK yang berkantor di Bali," tukas Sudikerta.

LJK diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap masyarakat Bali khususnya. Kontribusi dapat melalui program-program inovatif yang dapat membantu permodalan UMKM.

Kemudian, melakukan program kemitraan bina lingkungan, serta memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program-program pemerintah daerah.

Beberapa pendapat dari anggota TPAKD dalam rapat tersebut dapat menjadi masukan untuk mencapai program kerja TPAKD Provinsi Bali di tahun 2017. Masing-masing anggota berkomitmen untuk memberikan kontribusi untuk mencapai program TPAKD dan meningkatkan inklusi dan literasi masyarakat di Provinsi Bali. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi