Bupati Eka Harapkan Dewan Tabanan Segera Bahas Tujuh Ranperda

Kamis, 22 Juni 2017 : 23.55
TABANAN - Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menyampaikan pidato pengantar 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada rapat Paripurna DPRD Tabanan, kamis (22/6) di Gedung DPRD Tabanan.

Ketujuh buah Ranperda tersebut terdiri dari ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 2016.

Kemudian, ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 23 tahun 2011 tentang pajak restoran, ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 24 tahun 2011 tentang pajak hotel.

Selain itu, ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 25 tahun 2011 tentang pajak parkir, ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 26 tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan,

Juga, ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 27 tahun 2011 tentang pajak hiburan dan ranperda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pidatonya, Bupati Eka mengatakan pengajuan ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 adalah untuk memenuhi ketentuan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Dalam aturan itu menyatakan bahwa batas waktu penyampaian rancangan perda tentang pertanggungjawaban APBD setelah dilakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI.

"Itu untuk satu ranperda, sedangkan untuk 6 ranperda lainnya diajukan sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,dan juga sebagai tindak lanjut terjadinya perubahan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Tabanan.

Dengan begitu, sehingga terwujudnya asas kepastian hukum dalam penyelenggaran pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Tabanan guna terwujudnya Tabanan Serasi.

Secara keseluruhan BPK-RI perwakilan Provinsi Bali telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 dengan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan pengakuan atas opini tertinggi dari audit Laporan Keuangan tersebut, pihaknya mengajak semua organisasi perangkat daerah dan pihak terkait untuk tetap melakukan pembenahan dan perbaikan.

"Karena secara umum BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali masih menemukan adanya kelemahan dalam pengeloaan keuangan daerah," ujar Bupati Eka. (gus)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi